Pelayanan Publik

Pelayanan Pajak - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan


 

 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
1.          Dasar Hukum
a.          UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b.          PP No. 91 Tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Bupati dan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
c.           Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 
2.          Pengertian
a.       Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.
b.       Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi dan atau badan.
c.        Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
d.        Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, meliputi pemindahan hak atau perolehan hak baru.
 
3.         Obyek Pajak
Pemindahan Hak :
a.      Jual-beli.
b.      Tukar-menukar.
c.       Hibah.
d.       Hibah Wasiat.
e.       Waris.
f.         Pemisahan Hak.
g.       Pemasukan Dalam Perseroan.
h.       Penunjukan Pembeli Dalam Lelang.
i.         Pelaksanaan Dalam Putusan Hakim.
j.         Penggabungan Usaha.
k.       Peleburan Usaha.
l.         Pemekaran Usaha.
m.     Hadiah.
 
Pemberian Hak Baru :
a.        Kelanjutan Pelepasan Hak.
b.        Diluar Pelepasan Hak.
 
Hak sebagaimana dimaksud, adalah :
a.        Hak Milik.
b.        Hak Guna Usaha (HGU).
c.        Hak Guna Bangunan (HGB).
d.        Hak Pakai.
e.        Hak Milik atas satuan rumah susun.
f.          Hak Pengelolaan.
 
4.         Dasar Pengenaan BPHTB
a.        Jual beli, adalah harga transaksi.
b.        Lelang, Risalah lelang.
c.        Lainnya, adalah Nilai Pasar Wajar.
 
5.         Subyek Pajak dan Wajib Pajak
Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau  bangunan.
Subyek Pajak tersebut diatas dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Pajak Daerah..
 
6.         Tarip Pajak
Tarip Pajak ditetapkan sebesar 5 %
 
7.         Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 
Waris dan Hibah Wasiat                       Rp. 300.000.000,00
Lainnya                                                 Rp.   60.000.000,00
 
 
 
8.         Saat Terutangnya BPHTB adalah :
a.       Jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam, perseroan atau badan hokum, pemisahan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah adalah sejak ditanda-tangani akta.
b.       Waris dan Hibah Wasiat, adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan haknya.
c.        Lelang, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
d.       Pemberian hak baru kelanjutan dari pelepasan hak, dan diluar pelepasan hak, adalah sejak tanggal ditanda-tangani surat keputusan pemberian hak.
 
9.         Rumus Perhitungan Pajak
Rumus perhitungan besarnya BPHTB  terutang adalah
 
BPHTB   = (NPOP – NPOPTKP) X  5 %
 
10.      Tata Cara Pembayaran Pajak
Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut system “Self Assesment”, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.
 
11.      Tempat Pembayaran Pajak
Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Umum Daerah (Bank Jatim) atau Bendahara Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 
12.      Ketentuan Bai Pajak
a.       Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris hanya dapat menandatangani pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTD BPHTB).
b.       Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani hak atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Pemerintahan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB).
c.       Pejabat yang membidangi pertanahan hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB).
d.       Terhadap pendaftaran peroehan hak karena waris atau hibah wasiat dapat dilakukan oleh pejabat yang membidangi pertanahan Kabupaten pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB).
e.       Pejabat Pembuat Akta/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 
13.       Dasar Pengenaan BPHTB
No
Jenis Perolehan
Dasar Pengenaan
1
Jual Beli
Harga Transaksi
2
Tukar-menukar
Harga Pasar
3
Hibah
Harga Pasar
4
Hibah Wasiat
Harga Pasar
5
Waris
Harga Pasar
6
Pemisahan Hak
Harga Pasar
7
Pemasukan Dalam Perseroan
Harga Pasar
8
Penunjukan Pembeli Dalam Lelang
Risalah Lelang
9
Penunjukan Dalam Putusan Hakim
Harga Pasar
10
Penggabungan Usaha
Harga Pasar
11
Peleburan Usaha
Harga Pasar
12
Pemekaran Usaha
Harga Pasar
13
Hadiah
Harga Pasar
      
 
 
Untuk Informasi Lebih Lengkap, Hubungi :
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang (DPPKA)
Jl. KH. Agus Salim 7 Malang
(0341) 362372

Last Update: 11-02-2013 11:26 

Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024