Pelayanan Publik

Layanan Pajak - Pajak Mineral Bukan Logam Batuan


 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM BATUAN
1.          Dasar Hukum
a.          UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b.          PP No. 91 Tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Bupati dan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
c.          Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 
2.          Ketentuan Umum
a.        Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.
b.        Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
           di  dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
c.        Eksploitasi, adalah pengambilan bahan galian golongan C, dari sumber alam baik didalam perut bumi maupun dipermukaan bumi.
 
3.       Obyek Pajak
 Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi mineral bukan logam dan batuan.
 
4.      Subyek Pajak dan Wajib Pajak
Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang melakukan eksploitasi atau mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.
 
5.      Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Nilai Jual :
Nilai Jual sebagaimana dimaksud diatas dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan Harga Pasar atau Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah pengambilan.
Harga Jual, ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Harga Pasar/Nilai Pasar, sebagaimana dimaksud untuk masing-masing jenis mineral ditetapkan secara periodic oleh Kepala Daerah berdasarkan coverage ratio yang berlaku didaerah.
 
6.      Tarip Pajak
Tarip Pajak ditetapkan sebesar 20 %.
 
7.      Saat Pajak Terutang
Saat terutangnya pajak dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.
 
8.      Besarnya Pajak Terutang
Besarnya pajak terutang adalah Nilai Jual hasil eksploitasi dikalikan dengan Tarip Pajak.
 
9.      Perhitungan Nilai Jual
Besarnya Nilai Jual hasil eksploitasi dihitung dengan cara mengalikan jumlah hasil eksploitasi dengan harga pasar.
 
10.    Tata Cara Pembayaran Pajak
Wajib Pajak menghitung dan menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara mengisi SPTPD yang dapat diambil di Dinas atau UPTD pendapatan setempat pada Tempat Pembayaran Pajak.
 
11.    Tempat Pembayaran Pajak
Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Kantor DPPKA atau bendahara penerimaan pembantu pada kantor UPTD pendapatan di wilayah Obyek Pajak.
 
12.    Ketentuan Pidana
WP  karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Negara (Daerah) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
 
 

Last Update: 11-02-2013 11:16 

Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024