Malang (08/06)- Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan kunjungan kerja ke Pemkab.Malang Selasa, (08/06). Dalam kunjungan kerja tersebut, I Made Bagus Sudarmaja, SH, selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi sekaligus sebagai ketua rombongan menyampaikan maksud kedatangannnya
adalah untuk mengetahui program-progam pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang, serta masalah pemberdayaan pemerintahan desa.
Terkait fokus kunjungan, Dr. H. Rudianto, MA, menjelaskan dalam sambutannya, bahwa Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan umum yang terjadi. Kemiskinan dan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Adapun upaya untuk menanggulanginya adalah dengan menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.
Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya untuk terus, meningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, melembagaan sistem pembangunan partisipatif, mengefektifan fungsi dan peran pemerintah sebagai mediator dan fasilitator,meningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, serta mengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Sementara, dalam upaya untuk mensukseskan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan Pemerintahan Desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah yang memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan serta keberhasilan pembangunan. Karena perannya yang besar, selain telah menerbitkan Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa yang didalamnya mengatur terdapat Perda tentang Penyusunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penyusunan Peraturan Desa, Alokasi Dana Desa, Keuangan Desa, Kerjasama antar Desa dan lain lain, Pemerintah Kabupaten Malang juga memberikan insentif kepada seluruh Perangkat Desa yang besarannya disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten. (Humas/ira).
