Syukuran Nelayan pantai Tamban

23-04-2014 20:55
Sumawe (23/4) Syukuran Nelayan Pantai Tamban, Dusun Tambakrejo, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang digelar hari ini, Rabu (23/4) dihadiri Bupati Malang, H. Rendra Kresna.

Syukuran Nelayan pantai Tamban

23-04-2014 20:52
Sumawe (23/4) Syukuran Nelayan Pantai Tamban, Dusun Tambakrejo, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang digelar hari ini, Rabu (23/4) dihadiri Bupati Malang, H. Rendra Kresna.

Lima Rintisan Sekolah Terbuka Bakal Segera Dilaunching Kemendiknas

22-04-2014 12:36
Malang, (22/4) Lima rintisan sekolah terbuka bakal segera dilaunching Kementrian Pendidikan Nasional. Untuk mendukung keberhasilan program ini, hari ini, Selasa (22/4) secara serempak telah dilaksanakan sosialisasi langsung tentang rintisan SMA terbuka ini.

Rekapitulasi Hasil Pileg 2014 dijaga Ketat Kepolisian

21-04-2014 10:17
Kepanjen (20/4) – Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan legislatif (Pileg) 2014 tingkat KPU di Kabupaten Malang mulai dilaksanakan Sabtu siang (19/4) dari rencana selama dua hari. Rapat pleno yang dibuka Bupati H. Rendra Kresna ini dijaga sangat ketat pihak kepolisian dan dihadiri sekitar 350 orang.

Bupati Lauching PERA

16-04-2014 11:36
Malang (16/4) Laporan Analisis Penerimaan dan pengeluaran publik atau Public Exenditure and Revenue Analisis (ERA) akhirnya di lauching siang tadi Rabu (16/4) oleh Buati Malang, H. Rendra Kresna di Pendopo Agung Kab. Malang.

Pemkab Malang Terima INDONESIA Bagus Award

14-04-2014 12:37
Malang, (14/3) Usai menandatangani deklarasi KUAT (Koalisi untuk advokasi dan transparasi anggaran public) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang hari ini Senin (14/3), Bupati Malang, H. Rendra Kresna terima Penghargaan INDONESIA Bagus Award dari INABAGUS Research.

Di Desa Pandan Landung Resmi Ada Masjid Sunan Ampel

07-04-2014 21:17
Wagir (7/4)- Sambang Proyek dan peresmian berbagai hasil pembangunan oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna salah satunya pembangunan Masjid yang di beri nama Sunan Ampel. Selama ini Masjid Sunan Apel terkenal di Surabaya tetapi kali ini di bangun d di Kawasan Desa Pandan Landung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Pendopo Agung Dipenuhi Para Juara

07-04-2014 10:24
Malang (07/04) – Kompetisi internal Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Kabupaten Malang tahun 2013-2014 telah mencapai puncaknya, ditandai dengan diserahkannya Piala Juara kepada tim-tim yang berhasil menjadi jawara baik di Divisi II, Divisi I maupun Divisi Utama Liga Kabupaten Malang.

Bupati: Pembangunan Yang Sudah Dilaksanakan Agar Dirawat

07-04-2014 08:58
Gedangan (07/04) Peresmian Proyek Pembangunan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Malang kembali dilaksanakan oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna, Minggu (06/04) kemarin. Adapun wilayah proyek yang akan diresmikan atau disambangi Bupati meliputi Kec. Gedangan, Sumawe (Sumbermanjingwetan), Bantur dan Pagak.

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading614,895,99392,530,89715.048
bantur745,362,56336,666,7574.919
bululawang1,215,535,43136,019,3872.963
dampit1,646,789,124200,525,86512.177
dau1,991,589,634159,468,1008.007
donomulyo1,074,278,229209,5990.02
gedangan733,641,528240,3250.033


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • agusselalujujur (15/8/2011)
      email : agusslalujujur@antibohong.com  [IP : 180.247.129.180]
      Untuk : Bupati  - [Kategori: Layanan]
      saya informasikan bahwa kendaraan dinas inova N 913 DP tanpa logo kabupaten diganti plat HITAM tgl 14/8/2011 jam 21.11 terlihat melintas di wil.perampatan kasin menuju utara.
      Mohon di tertibkan pak, itu mobil Dinas dari uang rakyat bukan milik Pribadi pak.
      Tanggapan dari: Bupati
      Tks kepada Sdr. Agusselalujujur atas pantauan dan informasinya, akan kami perhatikan dan tertibkan, kecuali nomor khusus yang diberikan Kepolisian.
    • agusselalujujur (15/8/2011)
      email : agusslalujujur@antibohong.com  [IP : 180.247.129.180]
      Untuk : Bupati  - [Kategori: Layanan]
      Assalamualikum, selamat pagi pak
      saya mo lapor pak, sesuai janji saya beberapa waktu yg lalu untuk menginfokan plat merah yang di ganti plat hitam, saya informasikan bahwa kendaraan dinas inova N379 DP dgn logo kabupaten diganti plat HITAM tgl 13/8/2011 jam 19.50 terlihat melintas di wil. kudusan
      Tanggapan dari: Bupati
      Waalaikumsalam Wr.Wb. Tks kepada Sdr. Agusselalujujur atas pantauan dan informasinya, akan kami perhatikan dan tertibkan, kecuali nomor khusus yang diberikan oleh Kepolisian
    • riduan (15/8/2011)
      email : riduan_84@yahoo.co.id  [IP : 192.168.112.7]
      Untuk : Unit Pelayanan Terpadu Perizinan  - [Kategori: Layanan]
      Mohon informasi daerah mana saja yg steril/tidak boleh dipasang reklame, terutama didaerah kepanjen, lawang dan singosari?trus dasar hukumnya apa?terima kasih...
      Tanggapan dari: Unit Pelayanan Terpadu Perizinan
      Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 Bab III pasal 3 ayat (7) dan Bab IV pasal 8 bahwa kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame meliputi lokasi pemerintahan (kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah), lokasi pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi militer dalam kawasan depan pasar sampai batas trotoar jalan. untuk kejelasan lebih lanjut hubungi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Jl. Trunojoyo Kav.6 Lt.II Telp (0341) 396633.
    • susilo hedhie prajitno (13/8/2011)
      email : susilohedhieprajitno@yahoo.com  [IP : 180.246.67.142]
      Untuk : Bagian Organisasi  - [Kategori: Layanan]
      yth Bapak/Ibu kabag Oranisasi Setda Kab. Malang kami pernah mendapat informasi tetang keberadaan/penataan Staf Ahli Bupati Kab. Malang jauh lebih bagus dng di Daerah lain, baik cara rekruitmen, tata kerja, Tupoksi dan penetapan beban kerja dll dengan segala kerendahan hati kami mohon dikirim Perda ttg kedudukan, Tupoksi, Analisis beban kerja Staf Ahli Bupati lewat email saya atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih
      Susilo H. Prajitno Pegawai Kab. Semarang HP. 081901755676
      Tanggapan dari: Bagian Organisasi
      Baik Bapak Susilo ini saya kirimkan Perda tentang kedudukan, dan Tupoksi BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI MALANG BUPATI MALANG Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disyahkan pada tanggal 25 Januari Tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 25 Januari Tahun 2008 sehingga volume dan beban tugas yang diemban oleh Bupati sebagai Kepala Daerah bertambah besar dan padat maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang dituangkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; M E M U T U S K A N Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI MALANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. c. Bupati adalah Bupati Malang. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. f. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati. g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. h. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Malang ; i. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan untuk memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan ini diatur tentang tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ; b. Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah; c. Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya. Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri dari : a. Bidang Hukum dan Politik ; b. Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia ; c. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. (2) Bagian Pertama Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Pasal 4 Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas : a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Hukum dan Politik ; b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Hukum dan Politik ; c. mengkaji dan menganalisis masukan saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati/ Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Hukum dan Politik ; d. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Hukum dan Politik ; e. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Hukum dan Politik ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan di bidang Hukum dan Politik ; b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di bidang Hukum dan Politik ; c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang Hukum dan Politik ; d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di bidang Hukum dan Politik. Bagian Kedua Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Pasal 6 Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas : a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; c. mengkaji dan menganalisis masukan saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati/ Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; d. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; e. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan di bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di bidang Pemerintahan , Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia. Bagian Ketiga Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pasal 8 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas : a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; c. mengkaji dan menganalisis masukan saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati/ Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; d. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; e. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati / Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. BAB IV TATA KERJA Pasal 10 (1) Dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan teknis tugas Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Bidang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan wajib mengacu pada Program Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Tahunan dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Malang ; (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara Vertikal dan Horisontal ; (3) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dibina serta bertanggung jawab kepada Bupati ; (4) Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang bersifat Konsultasi dan koordinasi. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11 Biaya penyelenggaraan kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN/ PENUTUP Pasal 12 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 13 (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; (2) Peraturan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan : di Malang Tanggal : 2009 BUPATI MALANG SUJUD PRIBADI
    • RENI (13/8/2011)
      email : ping_girl1234@yahoo.com  [IP : 182.0.102.181]
      Untuk : Bupati  - [Kategori: Layanan]
      Selamat Siang Pak,

      Bukannya dijawab kok malah dihapus Pak ??? itu GIGOLO yang namanya SALEH ABELIDA RASYID di DPPKA kok masih tetep digaji pake uang rakyat??? itu kan uang pajak dari warga masyarakat. Trus ngapain warga capek2 bayar pajak kalo uangnya buat ngegaji GIGOLO ???
      Tanggapan dari: Bupati
      Diperhatikan
    • supriyadi (12/8/2011)
      email : riyadisup@yahoo.com  [IP : 125.163.202.213]
      Untuk : Dinas Kelautan dan Perikanan  - [Kategori: Layanan]
      Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas kelautan dan perikanan Kab.Malang yang saya hormati, Saya Mau tanya apakah ada dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat "Pembudidayaan Lele". Informasi saja bahwa saya berada di Dukuh Babaan RT.03 RW.09 Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kab.Malang. Didesa kami masyarakat sangat antusias dalam pembesaran lele, sudah ada yang membuat kolam dari terpal. Akan tetapi sebagian besar masyarakat desa mau membuat kolam lele, terkendala "BIAYA". Baik biaya pembuatan kolam, bibit dan pakan. Seandainya dari Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan dari kab.Malang ada bantuan kami harus kemana..., menemui...siapa. Contact person saya 082143331692. Matur nuwun atas perhatian bapak kepala kelautan dan perikanan. Kalau Bisa Desa Kami Akan menjadi Tujuan Wisata Pak...? Kan bagus pak sesuai dengan visi dan misi bupati malang...AGRO WISATA"
      Tanggapan dari: Dinas Kelautan dan Perikanan
      Untuk informasi mengenai hal tersebut, dapat menghubungi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo 66 A Kepanjen, Telp. (0341) 391678, menemui Kepala Bidang Perikanan Budidaya. Terima kasih.
    • supriyadi (12/8/2011)
      email : riyadisup@yahoo.com  [IP : 125.163.202.213]
      Untuk : Dinas Kelautan dan Perikanan  - [Kategori: Layanan]
      Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas kelautan dan perikanan Kab.Malang yang saya hormati, Saya Mau tanya apakah ada dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat "Pembudidayaan Lele". Informasi saja bahwa saya berada di Dukuh Babaan RT.03 RW.09 Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kab.Malang. Didesa kami masyarakat sangat antusias dalam pembesaran lele, sudah ada yang membuat kolam dari terpal. Akan tetapi sebagian besar masyarakat desa mau membuat kolam lele, terkendala "BIAYA". Baik biaya pembuatan kolam, bibit dan pakan. Seandainya dari Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan dari kab.Malang ada bantuan kami harus kemana..., menemui...siapa. Contact person saya 082143331692. Matur nuwun atas perhatian bapak kepala dinas peternakan dan keshatan kab.Malang. Kalau bisa Desa Kami Akan menjadi Tujuan Wisata Pak...?
      Tanggapan dari: Dinas Kelautan dan Perikanan
      Untuk informasi mengenai hal tersebut, dapat menghubungi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo 66 A Kepanjen, Telp. (0341) 391678, menemuiKepala Bidang Perikanan Budidaya. Terima kasih.

  • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024