Bupati Larang Bus Masuki Desa Selorejo

30-10-2014 12:12
Dau (30/10) - Upaya menjaga lingkungan Desa Selorejo yang masih asri terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dengan berbagai cara. Bupati Malang Rendra Kresna mengaku akan mempersiapkan transportasi khusus untuk mengangkut wisatawan.

Beragam Kegiatan Warnai Bina Desa Kecamatan Dau

30-10-2014 11:57
Dau (30/10) - Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa) sebagai bentuk nyata kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat pembangunan, telah digelar untuk kesekian kalinya. Pada setiap rangkaian kegiatan Bina Desa tersebut, selalu diwarnai berbagai kegiatan yang menarik.

Bupati Malang Tutup TMMD Ke 93 Di Bantur

29-10-2014 13:06
Bantur, (29/10) Bupati Malang H. Rendra Kresna secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-93 tahun 2014 di Desa Srigonco Kecamatan Bantur, Rabu (29/10).

Bangun Soliditas Pemuda Maju dan Berkelanjutan

28-10-2014 12:44
Kepanjen (28/10), Pemerintah Kabupaten Malang memperingati hari Sumpah Pemuda ke 86 yang jatuh pada hari ini, (28/10) di Stadion Kanjuruhan Kepanjen dengan Inspektur Upacara Bupati Malang Rendra Kresna dan peserta yang terdiri dari pelajar SMA/SMK, organisasi pemuda seperti KNPI, Ansor, KMB, PMII, HMI, IPNU, IPPNU

Bupati Buka Diklat Fungsional Peningkatan Kompetensi Penyuluh KB

28-10-2014 09:31
Pujon (28/10) – Demi meningkatkan kompetensi dan pengembangan sikap dalam pelaksanaan tugas bagi penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Malang, Senin pagi kemarin (27/10) Bupati Malang H. Rendra Kresna resmi membuka Diklat Fungsional Peningkatan Kompetensi Penyuluh KB Tahun 2014 di Hotel Grand View Pujon.

Bupati Hadiri Shalawat Jamaah Riyadlul Jannah

28-10-2014 08:01
Kepanjen (28/10) - Dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru 1436 Hijriah, Majelis Maulid Watta’lim Riyadlul Jannah melaksanakan kegiatan pengajian umum, bertempat di halaman Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen, Sabtu (25/10) kemarin.

Tasyakuran 4 Tahun Madep Manteb

27-10-2014 14:07
Malang (27/10), Tahun 2014 menjadi tahun ke-4 (empat) pelaksanaan program visi misi Madep Manteb (Mandiri, Agamis, Demokratis, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing) Pemerintah Kabupaten Malang. Di hari ulang tahunnya ini, kemarin (26/10) Pemkab mengadakan Tasyakuran 4 (empat) Tahun Madep Manteb

Bupati Malang : Bersih Desa Memiliki Hikmah Tersendiri Yang Ingin Dicapai

27-10-2014 11:51
Dau (27/10) - Masyarakat Kabupaten Malang tentu sudah tidak asing lagi dengan kegiatan bersih desa atau selamatan desa yang digelar di berbagai wilayah saat bulan muharram (suro:jawa). Bersih desa bukanlah sebuah kegiatan hura-hura, melainkan memiliki hikmah tersendiri yang ingin dicapai.

Bupati Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1436. H Di Ponpes Hasbunallah

26-10-2014 21:47
Lawang,26/10- Peringatan 1 Suro penanggalan Islam disebut 1 Muharram di tahun Baru 1436 .H atau 2014 masehi di Ponpes Hasbunallah Kecamatan Lawang, H. Rendra Kresna selaku Bupati diundang secara khusus oleh Pimpinan Ponpes tersebut KH. Syaikhul Ghulam Muqoddas, MM untuk menyakasikan pagelaran Wayang Kulit .

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading614,895,993614,895,993100
bantur745,362,563745,362,563100
bululawang1,215,535,431911,989,31875.028
dampit1,646,789,1241,417,377,40486.069
dau1,991,589,6341,377,801,46869.181
donomulyo1,074,278,2291,074,278,229100
gedangan733,641,528733,641,528100


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • saifun nuha (27/2/2012)
      email : saifunnuha59@yaho.co.id  [IP : 180.247.173.44]
      Untuk : Bagian Hukum  - [Kategori: Bantuan]
      sehubungan dengan permaslahan pir Pisang Cavendis di Desa Wonokerto beberapa tahun yg lalu dan sampai saat ini belum ada kejelasan, yang saya dengan sudah dinyatakan fuso tetapi sampai saat ini 18 Sertifikat sebagai jaminan, untuk ini kami mohon bantuannya, saya tanyakan ke Bank jatim katanya untuk jaminan sebanyak 360 juta pada hal dari 18 orang yang mempunyai sertifikat meminjam tidak dsampai 100 juta, saya aja cuma 4 juta. ini saya mohon banttuan atau petinjuk bagaimana sertifikat kami bisa kami ambil, demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih
      Tanggapan dari: Bagian Hukum
      Terima kasih atas perhatiannya dan kesabarannya, pada prinsipnya hutang adalah perikatan yang bersifat privat, namun demikian terkait hutang Saudara yang sampai dengan saat ini masih belum terselesaikan untuk kejelasan substansi akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait lainnya
    • Dara (27/2/2012)
      email : daragadine@yahoo.com  [IP : 222.124.213.109]
      Untuk : Web Administrator  - [Kategori: Bantuan]
      Setelah saya membaca selayang pandang pada website Kabupaten Malang kok data masih lama, karena istilah yang digunakan masih menggunakan "kotamadya" dan menyebutkan kalau kabupaten/ kotamadya masih berjumlah 37 se Jatim, kalau bisa mohon di update karena sebagai masukan literatur kami membutuhkan data yang mutakhir, mengingat website Pemkab Malang sebagai salah satu sumber data yang seharusnya valid,terimakasih.
      Tanggapan dari: Web Administrator
      Terimakasih atas koreksinya, akan segera kami ralat sesuai dengan data yang terbaru.
    • Emma (27/2/2012)
      email : emma@gmail.com  [IP : 124.82.160.49]
      Untuk : Badan Keluarga Berencana  - [Kategori: Bantuan]
      Mo nanya, untuk program keluarga berencana yang baik dan terjangkau apa pihak dari Pemerintah Kab Malang ada saran dan nasehat?

      Terima kasih
      Tanggapan dari: Badan Keluarga Berencana
      Untuk KB yang baik adalah menggunakan kontrasepsi MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) yaitu MOW MOP dan IUD. Pelayanan MOW dan MOP sudah bisa dilakukan di RS Kanjuruhan dan RS Saiful Anwar. Sedang IUD bisa dilakukan di semua Puskesmas di seluruh Kabupaten Malang.
    • FATKHURROZI (26/2/2012)
      email : masfaro@yahoo.com  [IP : 114.79.63.116]
      Untuk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  - [Kategori: Bantuan]
      Kepada Yth.
      Kepala Daerah Tk. II Kab. Malang (Bupati Malang)
      up. Kepala Dispenduk Capil
      Di Malang.

      Dengan Hormat,
      Bapak Pejabat yang terhormat, melihat kondisi bahwa masih banyaknya masyarakat Kab. Malang yang berusia di atas satu tahun yang belum memiliki akta kelahiran, saya mewakili mereka, memohon kemudahan untuk pengurusan akta agar tidak melalui Pengadilan serta tidak dengan denda sebesar satu juta sebagaimana yang berlaku saat ini, dengan pertimbangan:
      1. Sosialisasi tentang adanya peraturan ini sebelum ini belum merata, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti akan adanya aturan baru ini, terlebih mereka yang berada di daerah terpencil.
      2. Masih banyak Masyarakat Kabupaten Malang yang gaptek, karena sebagian besar berada di daerah pedesaan, sehingga mereka akan merasa kesulitan dengan adanya peraturan ini.
      3. Dengan adanya peraturan yang menyulitkan ini, akan memberi peluang kepada calo untuk bermain-main dengan alasan menguruskan Akta dan menarik biaya yang tinggi.
      3. Segala kebijakan adaah untuk rakyat, maka kebijakan hendakny berpihk pd rakyat dan mmemberikan kemudahan, khsusnya dalam hal ini, tidak akan ada kerugian uang negara yg diakibatkan oleh keterlambatan pengurusan akta kelahiran.
      Demikian terimakasih
      Tanggapan dari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
      Terima kasih atas saran dan perhatinnya semoga kami selaku dinas bisa membantu.
    • Mohammad Farid (25/2/2012)
      email : mfarid_affandi@yahoo.com  [IP : 182.8.126.16]
      Untuk : Badan Pemberdayaan Masyarakat  - [Kategori: Bantuan]
      Warga di desa kami, Ardimulyo kec. Singosari menginginkan pelatihan pembuatan sangkar burung, karena bahan baku di desa kami sudah ada, dimana kami harus mencari trainernya, terima kasih
      Tanggapan dari: Badan Pemberdayaan Masyarakat
      Terimakasih Saudara Mohammad Farid, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan respons ini dikarenakan faktor teknis, berkenaan dengan pelatihan pembuatan sangkar burung, mengingat di Badan Pemberdayaan Masyarakat tidak ada maka kami sarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.
    • Widodo (25/2/2012)
      email : witwot@ymail.com  [IP : 180.248.33.214]
      Untuk : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  - [Kategori: Bantuan]
      Permisi pak.. Saya mau tanya, karena ini Penting.
      Tempat kursus/belajar Gamelan & Karawitan yg "Murah" dimana ya?
      Mohon informasinya, Terima Kasih.
      Tanggapan dari: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Selamat Siang Bapak Widodo. kalau untuk Kursus / belajar Gamelan dan Karawitan banyak di kabupaten malang. Sepertinya semua terjangkau oleh kantong kita. Misalnya seperti di Padhepokan Mangun Darmo di Tulusbesar - Tumpang, Sanggar Asmoro bangun Kedungmonggo, dll..
    • jana (24/2/2012)
      email : zanetar93@yahoo.com  [IP : 110.138.248.234]
      Untuk : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  - [Kategori: Bantuan]
      menanggapi jawaban Kadisnaker kepada saudara Devi, saya sebagai karyawan PT. Sido Bangun (pailit) yang tergabung dalam DPC SPSI :
      1. Tidak benar bahwa Kadisnaker menginformasikan secara langsung kepada karyawan agar membuat surat kuasa kepada DPC SPSI, sebab saya membuat dengan teman2 secara sembunyi2.
      2. Kadisnaker baru tanggal 3 februari menginformasikan melalui radar malang, karyawan pt sido bangun agar membuat surat kuasa kepada DPC SPSI.
      3. Untuk poin 5 anda menyebut UU 21 tahun 2001, apa ada hubungannya UU ketenagakerjaan dengan otonomi khusus Papua ?
      Selain diatas saya sebagai warga Kabupaten Malang, yang katanya Kabupaten Malang BERHATI MULIA. Mohon anda jawab sejujur-jujurnya :
      1. Setelah tunggakan & pesangon nanti cair, apakah akan dipotong oleh DPC SPSI ataupun fihak lain ?
      2. Kalau dipotong berapa besar, tolong anda uraikan dengan jelas dan bukannya asal-asalan ?
      3. Bagaiana dengan karyawan yang mengundurkan diri, apakah DPC SPSI akan tetap memperjuangkan ? sendangkan menurut UU ketenaga kerjaan untuk karyawan yang mengundurkan diri tidak mendapat pesangon & uang penghargaan. Sebab kalau DPC SPSI tetap memperjuangkan, akan melanggar UU.
      4. Untuk karyawan yang ikut Paguyuban bagaimana ? UU Pasal 156 semua dapat.
      Tanggapan dari: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
      Yth Sdr. Jana, perlu kami sampaikan : 1. Bahwa infomasi tentang pembuatan surat kuasa disampaikan petugas dari Dinas kepada pekerja dalam beberapa kali pertemuan yang kemudian ditegaskan kembali oleh kadisnakertrans melalui media. 2. Terkait potongan dalam hal pesangon yang cair tergantung pada AD/ART masing-masing SP/SB dan bukan dalam kewenangan pihak Dinas. 3. Terkait pekerja yang ikut paguyuban tergantung pada penerima kuasa, dalam hal ini tergantung pada kewenangan Advokat.

  • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024