• Air mengalir di Sungai Coban Pelangi Kec Poncokusumo

  • pesona Ponpes Biharu Kec. Turen

  • Penghargaan Otonomi Award 2014

  • Petik laut pantai Sendang Biru

  • Air terjun pantai Banyu Anjlok Kecamatan Tirtoyudo

Bupati Malang : Mari Majukan Seni Pencak Silat

01-04-2015 07:51
HUMAS- Bupati Malang, H Rendra Kresna mengajak masyarakat Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare untuk memajukan seni bela diri Pencak Silat. Ia berharap kelak ada atlet berprestasi Pencak Silat yang berasal dari desa berpenduduk 13.650 jiwa ini.

Rendra Sambut Sukses Jaka Rara Kabupaten Malang

01-04-2015 07:14
HUMAS- Bupati Malang, H Rendra Kresna mengapresiasi prestasi luar biasa yang diraih Jaka Rara Kabupaten Malang dalam pemilihan Raka Raki Duta Wisata 2015 tingkat regional Jawa Timur (Jatim).

Kegiatan Keagamaan Diharapkan Menangkal ISIS

30-03-2015 08:42
HUMAS- Dalam pengajian rutin yang diadakan Muslimat NU dari PAC Kecamatan Singosari H. Rendra Kresna Bupati Malang menyampaikan bahwa menjaga generasi muslim agar meningkatkan intensitas pendidikan keagamaan secara optimal untuk menagkal pengaruh perekrutan ISIS.Minggu, 29/03.

Keberadaan RAPI Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat

29-03-2015 22:48
HUMAS – "Keberadaan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) nyata-nyata bermanfaat bagi masyarakat."Demikian disampaikan Bupati Malang, H. REndra Kresna saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan RAPI lokal Karangploso, Sabtu (28/3) di Pendopo Kantor Kecamatan Karangploso.

Bupati Hadiri RAT Tutup Buku Koperasi Tambang Indonesia

29-03-2015 10:46
HUMAS-Rapat Anggota Tahunan tutup buku Koperasi Tambang Indonesia yang digelar Sabtu, (28/3) di Villa Puncak Tidar dihadiri Bupati Malang, H. Rendra Kresna.

Ubah Sampah Jadi Berkah

29-03-2015 10:42
HUMAS- HUMAS -"Ayo Ubah Sampah Jadi Berkah", pesan moral inilah yang ingin disampaikan dari Aksi Lingkungan Goyang Sampah yang digelar oleh Badan Lingkungan Hidup di Lapangan Timur Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Sabtu, (28/3).

Jelang Unas, Pelajar Sekolah Menengah se-Kecamatan Turen Gelar Istigozah

29-03-2015 10:38
HUMAS-Tercapainya sebuah cita-cita tidak terlepas dari usaha dan doa, salah satunya melalui kegiatan istigozah. Hal inilah yang juga dilakukan oleh seluruh pelajar tingkat sekolah menengah se-Kecamatan Turen, Sabtu (28/3) jelang Ujian Nasional (Unas) mendatang.

Marwan Jafar : Jeruk Desa Selorejo Layak Ekspor

28-03-2015 06:26
HUMAS- Jeruk jenis Baby hasil pertanian Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang harus diproteksi pemerintah pemerintah dan layak ekspor. Hal ini ditegaskan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat kunjungan kerja (kunker) ke Desa Wisata Petik Jeruk Selorejo Kecamatan Dau,

Kabupaten Malang Miniatur Jawa Timur

24-03-2015 12:20
HUMAS-"Kabupaten Malang Miniatur Jawa Timur". Demikian disampaikan Kepala Badan Perencana Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Dr. Fattah Jasin saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang Tahun 2015 yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, hari ini Selasa (24/3)

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading614,895,993614,895,993100
bantur745,362,563745,362,563100
bululawang1,215,535,431911,989,31875.028
dampit1,646,789,1241,417,377,40486.069
dau1,991,589,6341,377,801,46869.181
donomulyo1,074,278,2291,074,278,229100
gedangan733,641,528733,641,528100


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • Mohammad Dawoed (7/6/2012)
      email : mohammaddawoed@gmail.com  [IP : 202.152.201.202]
      Untuk : Dinas Pendidikan  - [Kategori: ]
      Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No.60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada SD dan SMP, apakah Dinas Pendidikan sudah pernah memberikan ijin pada SD/SMP swasta di Kabupaten Malang? Karena di Lawang masih banyak SD/SMP swasta yang masih melakukan pungutan.
      Demikian pula pada masa penerimaan siswa baru, luar biasa! Baik SD/SMP Negeri maupun Swsata banyak yang melanggar aturan menteri tersebut, mereka masih menjual formulir pendaftaran, menjual buku dan juga menjual seragam yang jelas jelas dilarang.
      Sebagai Kadiknas yang baru, kami ingin pak Edy bisa memberantas segala jenis pungutan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      Tanggapan dari: Dinas Pendidikan
      Pertanyaan saudara Muhammad Dawoed terkait dengan pelanggaran Permendikbud No. 60 Thn 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada SD dan SMP. Tanggapan kami: Berdasarkan keterangan pengawas TK/SD Kec. Lawang dan observasi lapangan bahwa tidak benar di Lawang ada penjualan formulir pendaftaran, buku dan seragam sekolah. Berdasarkan ketentuan formulir pendaftaran tidak diperjual belikan, bahkan untuk mempertegas hal ini telah dikeluarkan surat kepada Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kecamatan Sekabupaten Malang.
    • Mohammad Dawoed (7/6/2012)
      email : mohammaddawoed@gmail.com  [IP : 202.152.201.202]
      Untuk : Inspektorat Kabupaten  - [Kategori: ]
      Pemberhentian Guru PNS dari jabatan adalah hukuman disiplin PNS tingkat berat berdasarkan PP 53 Tahun 2010. Mekanisme penjatuhan hukuman tingkat masih membutuhkan upaya banding dari PNS yang dijatuhi hukuman dan makan waktu lebih dari 1 bulan. Pertanyaan kami, apakah penjatuhan hukuman terhadap 2 Guru PNS sudah melalui prosedur yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Permendiknas 28 Tahun 2010?
      Tanggapan dari: Inspektorat Kabupaten
      Terima Kasih Sdr. Mohammad Dawoed Bahwa Penjatuhan hukuman pemberhentian guru PNS dari jabatan (termasuk Kepala Sekolah) dalam proses pemeriksaan sudah sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 Pasal 27.
    • budi (7/6/2012)
      email : slametbudiono@yohoo.co.id  [IP : 114.79.19.201]
      Untuk : Bupati  - [Kategori: ]
      syarat utama menjadi pejabat baik pns maupun pejabat publik lainnya adalah bertakwa kepada Tuhan YME, tetapi banyak abdi negara yang perilakunya jauh dari kesan takwa, bahkan terkesan malah menjalankan larangan-Nya dan menjauhi perintah-Nya padahal Agamis menjadi visi-misi yang sudah di-PERDA-kan, bagaimana ini pak?
      Tanggapan dari: Bupati
      Sdr. Budi terima kasih atas informasinya, Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Visinya MADEP MANTEB yang salah satunya adalah Agamis itu sudah menjadi komitmen bahwa Pemerintah Kabupaten Malang ingin mewujudkan masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tak terkecuali terhadap aparatur Pemerintah Daerah, apabila terdapat PNS yang dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan Visi Agamis, maka perlu dilakukan pembinaan dan apabila tidak dipatuhi akan diberikan sanksi terhadap PNS yang tetap melanggar tersebut.
    • Mohammad Dawoed (6/6/2012)
      email : mohammaddawoed@gmail.com  [IP : 202.152.201.154]
      Untuk : Bagian Hukum  - [Kategori: ]
      Berkaitan dengan pemberhentian 2 (dua) Kepala SMPN terkait DUGAAN tindak asusila dan penilepan dana rekreasi siswa yang dilakukan oleh Bupati Malang beberapa waktu yang lalu,perkenankanlah kami menanyakan apakah tindakan Bupati Malang melakukan pemberhentian 2 (dua) Guru PNS tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
      Jangan sampai Bapak Bupati melanggar peraturan perundang-undangan dalam melakukan tindakan pemberhentian Guru PNS tersebut, karena bila Bupati Malang melakukan pelanggaran hukum tentu dapat dihukum pula.
      Tanggapan dari: Bagian Hukum
      Disampaikan terima kasih atas perhatian Saudara terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malang, terkait permasalahan yang Saudara dalilkan, untuk kejelasan substansi akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait lainnya
    • Mohammad Dawoed (6/6/2012)
      email : mohammaddawoed@gmail.com  [IP : 202.152.201.154]
      Untuk : Bupati  - [Kategori: ]
      Berkenaan dengan pemberhentian dalam jabatan terhadap 2 (dua) Kepala SMP Negeri yang DIDUGA melakukan tindak asusila dan penilepan dana rekreasi siswa beberapa saat yang lalu, kami sangat salut dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada tindakan tegas Bapak Bupati Malang. Semoga langkah Bapak Bupati sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      Menjelang tahun ajaran baru ini, saya mengharapkan sikap tegas pak Bupati Malang untuk mencopot juga Kepala Sekolah yang melakukan pungutan liar, penjualan seragam/bahan seragam sekolah dan penjualan buku pelajaran, Karena hal ini merupakan larangan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
      Kami dan seluruh keluarga besar Lawangpost.com dan mediapendidikan.info tetap akan mendukung suksesnya agenda MADEP MANTEB demi kemajuan Kabupaten Malang kedepan.
      Tanggapan dari: Bupati
      Terima Kasih Sdr. Mohammad Dawoed atas dukungannya untuk mensukseskan VISI MADEP MANTEB, terhadap saran dan masukan saudara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malang beserta jajarannya akan dilakukan pemantau terhadap hal-hal yang saudara sampaikan tersebut, agar kegiatan disekolahan semuannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan tidak ada yang melanggar.
    • Silvia (5/6/2012)
      email : Geasilvia88@yahoo.co.id  [IP : 10.191.24.70, 118.97.95.235]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: ]
      Bapak Ibu yang terhormat..kenapa sih Pajak Bumi dan Bangunan di desa-desa yang mungkin sebagai tanggung jawab Dinas Perpajakan ..akan tetapi harus menjadi tanggung jawab individu Perangkat Desa .. dari tahun ke tahun hal inilah yang merusak perekonomian kami yg hanya mendapat tunjangan Rp 802.000/bulan dan tanah Bengkok ... sementara rekan kami yang sebagai PNS tidak mendapat tanggung jawab seperti itu ... terima kasih Bapak dan Ibu yang terhormat
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      PBB buku 1 dan buku 2 dimana ketetapannya dibawah Rp. 500.000,- pemungutannya didelegasikan ke desa dan menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Perangkat Desa adalah kepanjangan tangan dari Kepala Desa yang melaksanakan tugas memungut pajak, apabila Perangkat Desa menyetorkan semua pungutan PBB dari masyarakat secara tertib (langsung disetor), maka Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menanggung beban tagihan PBB.
    • putri pertiwi (5/6/2012)
      email : putri-pertiwi@gmail.com  [IP : 125.167.37.252]
      Untuk : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  - [Kategori: ]
      Salam dan hormat kepada Bapak Bupati Malang.
      Kami disini ingin memberikan masukan, syukur2 kalau ditindak lanjuti. Sebab kami sendiri bukan asli warga Malang.
      Ketika kami berkunjung ke desa Randuagung di Singosari, kami melihat ada beberapa jalan yang pondasi jalannya dibangun tembok pagar atau juga teras sehingga jalan agak menyempit.
      Terima kasih.
      Tanggapan dari: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
      Terima Kasih atas masukannya, selanjutnya perlu kami cek lapangan dan telaah untuk koordinasi dengan pihak-pihakterkait guna tindak lanjutnya

  • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024