Tim Juri Lomba Desa Siaga Propinsi Jatim Di Sambut Meriah

18-09-2014 18:08
Wagir(18/09)- Sejak pagi Bupati Malang dan pengurus TP.PKK Kabupaten Malang menerima tamu khusus dari tim juri Lomba Desa Siaga dari wilayah propinsi Jawa Timur. Agenda kunjungan bukan sekedar membuat penilaian tetapi ingin menuju Desa Parangargo Kecamatan Wagir yang merupakan lokasi desa yang dilombakan

Perempuan Mempunyai Peran Ganda

18-09-2014 11:37
Malang (18/09) – Peran perempuan di Indonesia saat ini semakin besar seperti halnya yang terjadi di masyarakat Kabupaten Malang dimana semakin banyak perempuan membantu suami mencari tambahan penghasilan.

Bupati: KMB Harus Jadi Pioner Pembangunan

18-09-2014 09:43
Pujon, (19/9) “KMB atau Kawula Muda Bersatu harus bisa jadi pioner pembangunan di Kabupaten Malang.” Demikian pesan Bupati Malang, H. Rendra Kresna usai melantik pengurus KMB Kecamatan Pujon kemarin, Rabu (18/9) di Pendopo Kecamatan Pujon.

Pemprov Jatim Targetkan 2015 Bebas Brucellosis

18-09-2014 08:49
Pujon, (18/9) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ir. Maskur, MM saat menghadiri kegiatan Sosialisasai sekaligus pencanangan gerakan vaksinasi penyakit menular Brucellosis di Kabupaten Malang, kemarin, Rabu (18/9) di Balai Desa Ngabab, Kec. Pujon mengatakan bahwa Jawa Timur telah menargetkan tahun 2015

Pramuka Wadah Pembentukan Karakter Generasi Bangsa

18-09-2014 08:45
Pujon, (18/9) Pramuka jangan hanya jadi pakaian atau tampilan luar namun benar-benar merasuk kedalam jiwa. Demikian ditegaskan Bupati Malang, H. Rendra Kresna saat membuka Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) bagi pengawas sekolah, kepala SMP, SMA, SMK Negeri Swasta se-Kabupaten Malang, Rabu kemarin

Festival Tari Topeng Panji Internasional Di Tutup Dengan Penampilan Tarian Topeng

17-09-2014 23:15
Malang (17/09) Pemerintah Kabupaten Malang sangat peduli sekali terhadap seni dan budaya warisan leluhur, hal ini dibuktikan setelah sehari menggelar seminar dan Festival Tari Topeng Panji Internasional, pada Rabu (17/09) malam digelar pertunjukan Festival Tari Topeng Panji Internasional

Pemkab Malang Gelar Festival Tari Topeng Panji

17-09-2014 14:12
Malang (17/09) Seni dan Budaya merupakan warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu patut kiranya, sebagai warga Negara Indonesia menjaga dan melestarikan agar tidak punah ataupun diklaim oleh negara lain.

Pelepasan CJH Kloter 38,39 dan 40

17-09-2014 08:41
Kepanjen (17/9), Pagi ini, Rabu (17/9) Bupati Malang Rendra Kresna melepas keberangkatan 1.188 Calon Jamaah Haji Kabupaten Malang di Halaman luar Stadion Kanjuruhan Kepanjen yang tergabung dalam kloter 38, 39 dan 40 ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya yang kemudian akan berangkat ke tanah suci pada esok hari, Kamis.

Membangun Ketahanan Nasional melalui Ketahanan Keluarga

15-09-2014 09:25
Kepanjen (15/09) - Keluarga adalah bagian terpenting dari masyarakat serta indikator penentu kualitas suatu bangsa. Untuk itu diperlukan kesadaran para anggota keluarga Indonesia untuk senantiasa berupaya memperbaiki kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading614,895,993614,895,993100
bantur745,362,563745,362,563100
bululawang1,215,535,431826,813,98968.021
dampit1,646,789,1241,248,213,43475.797
dau1,991,589,6341,270,004,34863.768
donomulyo1,074,278,2291,046,202,74697.387
gedangan733,641,528733,641,528100


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • fatin (29/3/2013)
      email :   [IP : 10.190.171.245]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Layanan]
      saya ingin menanyakan perihal,biaya calon pilkades di desa sumber pasir-pakis malang,layakah jumlah hak pilih dari 4.225 orang biayanya sebesar Rp.95 juta.dan pihak ketua panitia sepertinya tidak transparan dalam hal ini,yang lebih parah lagi ketua panitia diam diam memihak salah satu calon,tidak netral.yang bikin geram lagi si calon yg di bela tidak sesuai dengan kriteria masyarakat,bayangkan belum jadi calon saja dah mabuk mabukan dan mengancam warga,calon musuhnya,bahkan mereka akan membuat onar dan ngamuk bila mana kalah dalam pilkades sekarang.awalnya saya tidak memihak salah satu calon,cuman apa yang harus kami lakukan sebagai warga,kalau mereka yang menang akan jadi apa desa kami.sungguh hal ini tidak sesuai norma dan budaya indonesia.prihatin...
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Terima kasih kepada Saudari Fatin yang telah peduli terhadap Pemerintah Desa Sumberpasir. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan Besarnya biaya pemilihan sampai dengan pelantikan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan keputusan BPD. Maka dapat dijelaskan bahwa Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebelum disahkan, BPD memeriksa RAB dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kepatutan dan efisiensi sesuai dengan kemampuan. Terkait dengan calon Kepala Desa sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (bisa Saudari download di website Bagian Tata Pemerintaha Desa), maka yang bersangkutan dapat dipilih dalam pelaksanaan Pilkades.
    • Toni (29/3/2013)
      email : tonnie_putra@yahoo.co.id  [IP : 114.79.56.240]
      Untuk : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar  - [Kategori: Layanan]
      pak.. cara pengurusan SIUP skala kecil bagaimana.. n biayanya berapa... makasih...
      Tanggapan dari: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar
      Yth. Sdr. Toni. Terima kasih atas kunjungan Saudara. Atas pertanyaan Saudara dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk kepengurusan SIUP sekarang ditangani oleh UPT Perijinan Kabupaten Malang. Silahkan Saudara menanyakan persyaratan administrasi kepengurusan SIUP beserta biayanya kepada UPT Perijinan Kabupaten Malang. Setelah SIUP jadi, baru silahkan datang ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Trunojoyo Kav. 6 Lt. II Kepanjen (berhadapan dengan UPT Perijinan) untuk melengkapi ijin TDP dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan : 1 lembar 2. Foto Copy NPWP : 1 lembar 3. Foto Copy KTP yang masih berlaku : 1 lembar 4. Foto Copy KK : 1 lembar 5. Foto Copy SIUP : 1 lembar 6. Meterai Rp. 6.000,- : 1 lembar Keterangan : Untuk bentuk perusahaan CV, PT, Koperasi dilengkapi dengan Foto Copy pendirian perusahaan. Untuk Biaya, karena bentuk perusahaannya kami belum tahu, maka disilahkan Saudara datang ke Kantor Dinas Perindutrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dengan membawa persyaratan yang ada di atas. Demikian Terima kasi
    • Didik Prasetyo Prihantono (28/3/2013)
      email : d.prass@ymail.com  [IP : 203.78.118.250]
      Untuk : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  - [Kategori: Layanan]
      Perihal : Surat Usulan BPD Sumawe untuk Pemberhentian Kepala Desa

      I. Pertanyaan :
      1. Apakah BKBP tidak bisa berkordinasi dengan Bagian Hukum dan bersama-sama mengkaji isi Perda no. 13 th. 2006 ttg. Kepala Desa, sehingga bisa memberikan masukan yang benar kepada Bupati terkait kasus desa Sumber Manjing Wetan ??
      2. Bila Perda no. 13 th. 2006 tidak dapat dijalankan, apakah tidak perlu diusulkan dibuang ke tempat sampah saja dan buat Perda pengganti ?
      3. Sebelum ada Revisi Perda, apakah Perda yg dinilai "tidak efektif" masih punya kekuatan hukum dan masih dianggap sebagai sumber hukum ?

      MOHON MENDAPAT JAWABAN

      II. Bahan Kajian :
      Perda 13/2006 khususnya pasal 33 ayat (5):
      "Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima";

      jo ayat (4):
      "Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD"

      Salam,

      Didik Prasetyo Prihantono
      FORMALIS (Forum Masyarakat Peduli Sumawe)
      Email : d.prass@ymail.com ; 1967prasetyo@gmail.com
      FB : Cak Prass (**
      HP : 0813-3315-4568
      Tanggapan dari: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
      Terimakasih atas pertanyaan Saudara. Adapun jawaban dari pertanyaan Saudara masih kami koordinasikan dengan SKPD terkait (Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Hukum), selanjutnya hasil dari koordinasi tersebut akan kami kirimkan ke email Saudara.
    • Didik Prasetyo Prihantono (28/3/2013)
      email : d.prass@ymail.com  [IP : 203.78.118.250]
      Untuk : Bagian Hukum  - [Kategori: Layanan]
      Perihal : Surat Usulan BPD Sumawe untuk Pemberhentian Kepala Desa

      I. Pertanyaan :
      1. Apakah Bagian Hukum tidak menguasai isi Perda no. 13 th. 2006 ttg. Kepala Desa, sehingga tidak bisa memberikan masukan yang benar kepada Bupati terkait kasus desa Sumber Manjing Wetan ??
      2. Bila Perda no. 13 th. 2006 tidak dapat dijalankan, apakah tidak perlu direvisi saja ?
      3. Sebelum ada Revisi Perda, apakah Perda yg dinilai "tidak efektif" masih punya kekuatan hukum dan masih dianggap sebagai sumber hukum ?

      MOHON MENDAPAT JAWABAN

      II. Bahan Kajian :
      Perda 13/2006 khususnya pasal 33 ayat (5):
      "Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima";

      jo ayat (4):
      "Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD"

      Salam,
      Didik Prasetyo Prihantono
      FORMALIS
      Email : d.prass@ymail.com ; 1967prasetyo@gmail.com
      FB : Cak Prass (**
      HP : 0813-3315-4568
      Tanggapan dari: Bagian Hukum
      Terima kasih atas masukan, saran dan kritik Saudara, perlu disampaikan bahwa sesuai dengan dokumen dan agenda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini belum pernah menerima surat, berkomunikasi terlebih membalas surat Saudara atau yang mengatasnamakan Formalis terkait dengan yang Saudara maksudkan. Apabila yang Saudara maksudkan adalah permasalahan Pemerintahan Desa Sumbermanjing Wetan, khususnya menyangkut usulan pemberhentian Kepala Desa, kiranya berkenan kesediaan Saudara untuk berdialog dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
    • ROSE H (28/3/2013)
      email : rosehy99@gmail.com  [IP : 180.253.72.227]
      Untuk : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  - [Kategori: Layanan]
      MOHON PERHATIANNYA PAK.
      TENTANG LAMPU PENERANGAN JALAN RAYA UNTUK KEC PUJON BAGIAN BARAT YAITU ANTARA MANTUNG SAMPAI PEREMPATAN ARAH PASAR BARU MINIM PENERANGAN ALIAS GELAP PAK. KEMUDIAN DAERAH PASAR BARU.
      MENGINGAT JALAN TERSEBUT ADALAH JALAN UTAMA YG DILALUI OLEH WARGA ENAM DESA LAINNYA UNTUK BELANJA KEPERLUAN KE PUSAT KECAMATAN.
      HAL TSB SANGAT TIDAK NYAMAN, DAN CENDERUNG MEMBAHAYAKAN.
      UNTUK ITU MOHON AGAR DITINJAU.DAN BISANYA UNTUK SEGERA DIPASANG LAMPU PENERANGAN.AGAR WARGA BISA AMAN DAN NYAMAN BERATIFITAS.DAN ATAS BANTUANNYA,DIUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH.DAN SEMOGA BERMANFAAT.
      Tanggapan dari: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
      Diucapkan terimakasih atas informasinya. Mengenai hal-hal yang disampaikan, yaitu "Penerangan Jalan" merupakan bagian Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) dari Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Namun demikian hal ini akan kami (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang) koordinasikan dengan SKPD terkait yang membidangi.
    • Bonzi (27/3/2013)
      email : bonzy123@live.com  [IP : 92.133.127.94]
      Untuk : Dinas Kesehatan  - [Kategori: Layanan]
      Saya ingin informasi untuk Undang2 Fogging (penyemprotan nyamuk DBD) itu bgmn? soalnya di daerah saya di Kecamatan Lawang sdh mulai ada yg sakit DBD, trus kami tanya ke RT/RW setempat utk meminta fogging mrk bilang nunggu masyarakat setempat setuju semua or situasi extreme dulu (sy ga tau mksdnya apa) tp ms nunggu org sekampung pd sakit DBD or ada yg meninggal br di semprot/fogging. Mohon informasi dan disebarkan pd warga di daerah saya terutama untuk orang yg berwenang di daerah lawang
      Tanggapan dari: Dinas Kesehatan
      Terima kasih atas kunjungan anda di website kami, yang terhormat sodara Bonzi ada Peraturan Bupati tentang pengendalian penyakit DBD yaitu: 1. Menurut perbup.No.2 tahun 2012 Tentang pengendalian Penyakit DBD di kabupaten Malang : Pengasapan /Fogging adalah pemberantasan nyamuk yg menggunakan mesin/ alat insektisida khusus pada waktu dan area tertentu dengan tenaga yang terlatih baik berupa pengasapan /Foging focus maupun fogging masal. Foging ini tidak akan mengatasi masalah bila tidak disertai dengan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk( PNS), Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa sedangkan jentik nyamuk & telur nyamuk di perindukan akan menetas dalam waktu 2-4 hari. 2. Fogging /pengasapan dilakukan untuk pemberantasan nyamuk dengan cara pengasapan terfokus pada daerah, tempat ditemukannya tersangka/ penderita DBD atau saat terjadi KLB DBD dengan Radius 200 meter dari rumah penderita( Perbup.No.2 Tahun 2012 Bagian III pasal 13 ayat 1) 3. Selain petugas kesehatan/swasta, dapat dilakukan masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas yang telah memperoleh ijin dari Dinas kesehatan.( Perbup No.2 tahun 2012 Bag.III pasal 13 ayat 6) 4. Foging mempunyai dampak selain Mahal ( perlu pengenceran berupa solar dan premium untuk bahan bakar mesin), menggunakan racun /pestisida sehingga harus memenuhi aturan yang ketat tentang dosis, radius penyemprotan, waktu pelaksanaan dan cuaca saat fogging, menimbulkan resistansi terhadap nyamuk itu sendiri bila tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan aturan. 5. Yang paling murah, mudah dan tidak menimbulkan dampak sampingan serta dapat dilakukan sendiri adalah dilakukannya PNS Plus yaitu Menutup tempat Penampungan air, Menguras tempat penampungan air, Mengubur kaleng-kaleng bekas dan Plus ( Tidur pakai kelambu, memakai crem pelindung kulit, tidak menggantung baju sembarangan, memelihara ikan pemakan jentik, menananm bunga lavender). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
    • aviv (27/3/2013)
      email : hidayat@yahoo.com  [IP : 125.164.155.211]
      Untuk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  - [Kategori: Layanan]
      assalamualaikum,,,,nama saya aviv dari kalipare,mohon bantuanya tentang pengurusan akte,saya pernah mengurus akte pd th 2011 yg blm saya ambil krn pd waktu pengambilan saya pindah kerja di kalimantan,trs utk bukti pengambilan sdh hilang,mhn bantuanya utk di cek insya alloh pengajuan antara tgl 11-15 2011,dan pengambilanya 1blan berikutnya antara tgl11-15 2011,mhn maaf dan terima kasih atas bantuanya
      Tanggapan dari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
      Untuk saudara Aviv yang terhormat perihal akta saudara yang belum bisa di ambil Anda bisa datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar langsung bisa di cek oleh petugas akta, karena untuk mencari kami membutuhkan beberapa informasi ( seperti nama orang tua/nama anak yang bersangkutan dll ) Terima kasih atas perhatiannya.

  • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024