• Arus Kali Coban Jahe. {d.s.k|PDE}

  • Menjelang malam di keraton gunung kawi {d.s.k|PDE}

  • Suburnya tanah kabupaten. {d.s.k|PDE}

  • Dermaga Sendang Biru, dimana sari laut di tunggu {d.s.k|PDE}

  • Ornamen batu Coban Jahe {d.s.k|PDE}

  • Slow Speed karang Balaikambang {d.s.k|PDE}

Dirjen Hubdat: Semua Harus Peduli Keselamatan

22-05-2013 10:35
Ngantang (22/05) – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso memberikan pengarahan tentang masih banyaknya pemilik serta operator sarana angkutan sungai dan danau di Indonesia pada umumnya yang cenderung meremehkan keselamatan, sehingga berpotensi menimbukan kecelakaan

Dirjen Hubdat: Semua Harus Peduli Keselamatan

22-05-2013 09:32
Ngantang (22/05) – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso memberikan pengarahan tentang masih banyaknya pemilik serta operator sarana angkutan sungai dan danau di Indonesia pada umumnya yang cenderung meremehkan keselamatan, sehingga berpotensi menimbukan kecelakaan

Peringatan Harkitnas 105, Berlangsung Beda

20-05-2013 10:45
Pendopo, (20/5) Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 105 yang digelar Pemerintah Kabupaten Malang hari ini, (20/5) di halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang berlangsung beda. Pasalnya pada peringatan kali ini, Pemerintah Kabupaten Malang membagikan berbagai hadiah dan penghargaan untuk berbagai lomba

Bupati Kedatangan Tamu SDN 1 Montok

20-05-2013 08:28
Malang (20/05)- Bupati Malang H. Rendra Kresna kedatangan rombongan tamu dari Keluarga besar SDN 1 Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Sumenep Madura. Rombongan tersebut langsung di jamu di Pendopo Agung Kabupaten Malang Sabtu (18/05).

Peletakan Batu Pertama Pendopo Desa Bakalan

17-05-2013 13:54
Bululawang (17/05)- Bupati H. Rendra Kresna melakukan peletakan batu pertama Pendopo Balai Desa Bakalan pagi ini (17/05). Balai desa yang terletak dipinggir jalan raya Malang-Turen ini terlihat sangat strategis

Bupati Membuka Olahraga Tradisional

17-05-2013 09:41
Kepanjen (17/05)- Sebagai upaya melestarikan budaya olahraga tradisional Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan kegiatan lomba / invitasi olahraga tradisional madep manteb dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional 2013 yang dilaksanakan di lapangan luar stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kamis kemarin (16/05)

Bupati Resmi Ngantor di Kepanjen

17-05-2013 09:35
Kepanjen (17/50)- Tasyakuran dalam rangka menempati kantor Bupati yang baru di Jalan Raya Panji, Kecamatan Kepanjen ini digelar di Pendopo baru Kamis (16/05) kemarin.

5 Kecamatan Belum Membentuk PWRI

16-05-2013 08:41
Malang (14/5)- Berdasarkan data yang ada di Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Jawa Timur dari 33 kecamatan yang ada di Kab. Malang baru 28 ranting PWRI yang terbentuk dengan jumlah anggotanya 3348.

Bupati Buka Pertandingan Olahraga Tradisional Madep Manteb

15-05-2013 09:45
Kepanjen (15/05) Mengawali serangkaian lomba olahraga tradisional diKabupaten Malang, Bupati Rendra Kresna membuka secara langsung olahraga Kasti Madep Manteb.

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading622,433,04356,697,5579.109
bantur742,891,886756,2600.102
bululawang1,267,802,623108,041,5548.522
dampit1,738,791,069305,857,55117.59
dau2,057,275,418380,931,19718.516
donomulyo1,074,169,117692,5050.064
gedangan741,884,1483,005,5450.405


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • fatkhuroji (14/5/2013)
      email : rojifatkhur@yahoo.co.id  [IP : 114.79.28.188]
      Untuk : Bagian Hukum  - [Kategori: Layanan]
      Kepada Yth Bagian Hukum
      Dengan Hormat
      kami haturkan banyak terimah kasih atas kejelasaanya,tapi apakah perda tentang ijin usaha wisata tdk ada kepastian hukumnya jika terjadi pelanggaran????,,,mohon petunjuk nya
      Tanggapan dari: Bagian Hukum
      Saudara Fatkhuroji, disampaikan terima kasih atas pertanyaannya, salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum, terkait dengan Izin Usaha Pariwisata dapat dilihat pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dalam hal terjadi pelanggaran dapat dilihat dalam pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 50 (pengganti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003), selanjutnya untuk lebih lanjut disarankan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
    • fatkhuroji (14/5/2013)
      email : rojifatkhur@yahoo.co.id  [IP : 114.79.28.188]
      Untuk : Dinas Kehutanan  - [Kategori: Layanan]
      Kepada Yth Bpk Kepala dinas Kehutanan
      dengan hormat
      bersama ini kami mohon petunjuk tentang perubahan LKDPH menjadi LMDH apakah sudah sesuai dengan MOU bupati malang dengan perumperhutani,, mohon petunjuk
      Tanggapan dari: Dinas Kehutanan
      Terimakasih atas pertanyaannya, sampai saat ini belum ada perubahan dari LKDPH menjadi LMDH. Mengacu pada MOU antara Perum Perhutani dengan Bupati Malang No 86/001.2/PMDH.180/248/pks/421.012/2004 tentang Pengelolaan Hutan Pola Kemitraan dan Peraturan Bupati Malang No 53 Th 2005 tentang Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH )
    • wahyu (13/5/2013)
      email : wahyuhidayat900@yahoo.com  [IP : 110.138.249.116]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Bantuan]
      Kepada Yth Bag Tata Pemerintahan Desa
      Di dusun kami dusun kedungmonggo desa karangpandan kecamatan Pakisaji, saat ini terjadi masalah yang rumit dan terjadi perselisihan berkepanjangan terkait pengangkatan Perangkat desa yaitu Kepala Dusun :di satu pihak masyarakat melalui 2 kali rembug warga atas undangan RW mengajukan satu calon tetapi tidak ditanggapi oleh kepala desa dan disaat warga menunggu jawaban hasil rembug, justru membuka pendaftaran dan tidak ada yang daftar, dikemudian hari ada salah satu warga yang diangkat, sehingga terjadi perselisihan antara warga yang mengikuti rembug dengan pihak yang sudah diberi SK untuk jadi kepala dusun dan sampai saat ini tidak ada Perangkat desa yang bisa mengatasi masalah ini. mohon bantuan penyelesaian masalah
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Wahyu atas informasi dan kerjasamanya, sehubungan dengan informasi Saudara akan kami lakukan klarifikasi pada desa terkait dengan permasalahan tersebut.
    • Jhony Suprayogi (10/5/2013)
      email : jhonyprayogi@yahoo.com  [IP : 204.124.83.133]
      Untuk : Inspektorat Kabupaten  - [Kategori: Informasi]
      Saya mau tanya pakk tentang SPJ untuk dana Bos apa memang tidak ada, seperti hal nya SPJ ADD dan juga diharapkan RAB Dana BOS agar transparan terutama kepada Komite, guru-guru dan Kepsek
      Mohon Dana BOS untuk selalu dimonitoring
      Terima KAsih
    • fatkhuroji (10/5/2013)
      email : rojifatkhur@yahoo.co.id  [IP : 114.79.29.217]
      Untuk : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  - [Kategori: Lain-lain]
      kepada Yth Bapak Bupati
      dengan hormat
      sebelumnya kami mohon maaf,, kami dari POKMASWAS MESRA memohon kejelasan tentang rekomendasi penambangan pasir besi di dusun Wonogoro Desa tumpakrejo Kec gedangan apakah bpk bupati merekomendasikan atau tidak,,,karna penambangn pasir besi melanggar UU no 41 thn 1999 dan UU no 27 Thn 2007.dan juga sangat membahayakan wilayah setempat kan terjadi abrasi laut ... demikian mohon kejelasannya dan petunjuknya ,,sebelumnya kami pokmaswas mohon maaf dan mohon perhatiannya juga petunjuknya,
    • fatkhuroji (10/5/2013)
      email : rojifatkhur@yahoo.co.id  [IP : 114.79.29.217]
      Untuk : Bagian Hukum  - [Kategori: Lain-lain]
      Kepada Yth Bpk Kepala Bagian Hukum
      dengan hormat
      kami mohon kejelasan tentang surat kami yang kami kirim pada hari senen 6 mei 2013 dan kami mohon kepastian hukumnya,,sebelumnya kami haturkan banyak terimah kasih... kami POKMASWAS
      Tanggapan dari: Bagian Hukum
      Saudara Fatkhuroji, terima kasih atas perhatian dan analisa hukumnya, sesuai ketentuan memang benar bahwa pembentukan LKDPH (kesepakatan tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku), demikian pula pembentukannya mendapat pengesahannya dari Bupati Malang, untuk lebih detailnya, tentang LDKPH (tertulis LMDH) dapat dikonsultasikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.
    • Ronny Kusuma, SH (9/5/2013)
      email : ronnykusuma@yahoo.com  [IP : 31.172.30.2]
      Untuk : Dinas Pendidikan  - [Kategori: Lain-lain]
      Kepada Bapak Kepala Dinas Terkait mohon untuk memonitoring segala bentuk Pencairan Dana BOS dan juga pertanggungjawabannya terutama untuk SD di kecamatan Poncokusumo.
      Jadikan lingkungan pendidikan ini bebas korupsi dan transparan dalam mengelola keuangan karena uang itu dari rakyat dan untuk kemajuan sekolah dasar
      Terima kasih
      Tanggapan dari: Dinas Pendidikan
      Terima kasih untuk informasinya bapak Ronny Kusuma, SH. kami akan konfirmasi ke bidang terkait dan kami ambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

    • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Merdeka Timur No. 3, Malang - Telp. (0341) 326209,343154 - Fax. (0341) 326791