• Hut KORPRI ke-43

  • Penghargaan Otonomi Award 2014

  • penghargaan PPIB 2014

  • Foto bersam kepala SKPD

  • Foto bersam kepala SKPD

Optimalkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

24-12-2014 13:15
Penggunaan pupuk sangat penting bagi sektor pertanian, dimana keberhasilan peningkatan produksi pertanian 20% bersumber dari pupuk, karena itu Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan agenda rutin Evaluasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 dan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2015

Bupati Apresiasi Pembangunan di Poncokusumo

23-12-2014 21:23
HUMAS – Guyub rukun warga Kecamatan Poncokusumo mendapat apresiasi yang luar biasa dari Bupati Malang, H. Rendra Kresna. Hal ini diungkapkannya saat melakukan peresmian pembangunan jembatan hasil kegiatan PNPM Pandiri Pedesaan Tahun 2014 yang ada di Dusun Dawuhan, Desa Dawuhan, Kec. Poncokusumo, Selasa (23/12).

Pembukaan Lomba Vokal Group Madep Manteb

23-12-2014 15:01
HUMAS-Lomba Vokal Groups ke 3 Tahun 2014 diikuti 53 peserta dari perwakilan SKPD serta Kecamatan- kecamatan di Kabupaten Malang resmi dibuka oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna yang diwakili oleh Sekertaris Daerah Pemkab Malang Dr. Abdul Malik, SE, MSi.

Bupati: Buka Peluang Pemasaran Bagi Industri Rumahan

23-12-2014 10:07
HUMAS - Kendala sebagian besar industri kecil di Kabupaten Malang adalah soal pemasaran. Inilah yang kemudian menjadi perhatian Bupati Malang, H. Rendra Kresna saat membuka Pelatihan ketrampilan membatik, menjahit dan prosesing olahan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (23/12).

Rally Offroad ke 4 Madep Manteb Ajang Promo Wisata Pantai

22-12-2014 10:51
HUMAS- Gathering Rally Madep Manteb ke 4 tahun 2014 Diikuti peserta ± 350 kendaraan tersebut, terdiri dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, beserta Masyarakat Pecinta Rally Jeep di Malang raya dengan dilepas Bupati Malang H. Rendra Kresna. Untuk Start di stadion luar Kanjuruhan Kepanjen.

Tumpang Boyong Piala Bergilir Porkab Ke V

21-12-2014 11:51
HUMAS - Kantongi 209 medali, kontingen Kecamatan Tumpang akhirnya berhasil memboyong piala bergilir Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Malang ke V tahun 2014 yang sudah berlangsung selama sepekan (15 - 21 Desember 2014) berpusat di stadion Kanjuruhan Kepanjen.

Wakaf Punya Peran Penting Dalam Pembangunan Masyarakat Muslim

19-12-2014 22:13
HUMAS - Pemerintah Kabupaten Malang dengan berbagai programnya terus berupaya mengurai beragam masalah sosial yang ada. Di sisi lain, kekuatan berbagi masyarakat yang terhimpun melalui zakat, infaq, dan shadaqah

Bupati Buka Gelar Produk Batik Jatim Katesa

18-12-2014 13:17
HUMAS -Bupati Buka dialog peragaan busana sekaligus gelar produk batik Jatim Katesa yang di selenggarakan Bank Indonesia di Hotel Atria Malang, hari ini Kamis,(18/12).

Dipenghujung Tahun, Pemkab Malang Kembali Ukir Prestasi

17-12-2014 12:17
HUMAS - Jelang penghujung tahun 2014, kembali Pemkab Malang ukir prestasi. Prestasi membanggakan yang diraih Pemerintah Kabupaten Malang kali ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Award 2014, yang digelar Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading614,895,993614,895,993100
bantur745,362,563745,362,563100
bululawang1,215,535,431911,989,31875.028
dampit1,646,789,1241,417,377,40486.069
dau1,991,589,6341,377,801,46869.181
donomulyo1,074,278,2291,074,278,229100
gedangan733,641,528733,641,528100


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • Lusi Yuniari (15/3/2013)
      email : lusiyuniari@yahoo.com  [IP : 118.97.95.191]
      Untuk : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar  - [Kategori: Layanan]
      Ass Wr Wb. Bpk Bupati yang kami hormati. Saya pengusaha toko kecil, memohon dengan hormat lagi sangat agar perijinan untuk pendirian minimarket diberi batasan yang lebih jelas lagi, terutama jaraknya dengan toko tradisional yg sudah ada. Memang sudah ada batasan jarak minimal dengan pasar tradisional, tapi dengan toko tradisional koq belum ada peraturannya. Mohon lindungilah kami pengusaha toko kecil ini, supaya nggak lama2 mati karena kehadiran minimarket / toko retail modern. Semoga Bapak memperhatikan dan segera menindaklanjuti permohonan kami. Kami hanya dapat menghaturkan terima kasih yg sebesar2nya atas kebijaksanaan Bapak. Teriring doa dari kami segenap pengusaha toko tradisional, semoga Bapak selalu dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan dari ALLOH SWT. AMIN YRA. Wassalam.
      Tanggapan dari: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar
      Yth. Sdr. Lusi Yuniari yang kami hormati, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan bahwa jarak antara toko modern dengan toko modern lainnya dan atau dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter. Saat ini belum ada peraturan tentang jarak minimal toko modern dengan toko tradisional. Untuk mendirikan toko modern salah satu syaratnya adalah mendapat persetujuan dari warga sekitar. Kalau sudah mendapatkan persetujuan dari warga maka ijin mendirikan toko modern dapat dikeluarkan.
    • Fajar Iswanto (15/3/2013)
      email : yoyo_12@rocketmail.com  [IP : 180.253.72.159]
      Untuk : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  - [Kategori: Layanan]
      Assalamualaikum Wr Wb
      saya mau tanya bagaimana cara mendapatkan nomor induk kesenian, karena di desa kami ada kesenian yg masih belum memiliki nomor induk sehingga kami sebagai pemerintah desa berniat untuk mendaftarkan kesenian yg ada di desa kami. terima kasih
      Tanggapan dari: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Selanjutnya mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan mengisi formulir dengan format yang telah disediakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Dengan melampirkan: - Fotocopy KTP (bagi Ketua) - Fotocopy KK (bagi Ketua) - Susunan Organisasi / Kelompok Kesenian yang sudah terbentuk - Data Peralatan / investasi yang dimiliki - Pas Foto Warna 3X4(2lembar), 3X3(1lembar)
    • Dedy Dwinarto, A.Md.Par., SE (15/3/2013)
      email : dedydwinarto@gmail.com  [IP : 125.164.111.108]
      Untuk : Dinas Kesehatan  - [Kategori: Layanan]
      Melihat banyaknya masyarakat yang tidak mampu berobat khususnya dalam hal rawat inap dan operasi serta tidak punya dana pensiun di usia tua. Maka Sehubungan dengan ini, saya mengajak, mari kita bekerjasama dalam mewujudkan Malang Sehat & Sejahtera melalui sebuah asuransi unitlink yaitu sebuah asuransi yang didalamnya juga terdapat tabungan. Kebetulan saya adalah Financial Consultant PT. AXA Financial Indonesia Sales Office Panglima sudriman - kota malang.

      Kalau di jakarta sudah ada Kartu jakarta sehat. dan kartu itu hanya khusus kesehatan saja. Karena kasihan sekali banyak masyarakat khususnya rakyat kota malang yang sulit berobat di rumah sakit lantaran tak ada dana, dan ketika usia mereka tua, mereka tidak punya dana pensiun akibatnya mereka hidup tidak sejahtera.

      Karena itu saya berpikir kenapa tidak mengikuti jejak positif yang telah ada di jakarta. Tentunya yang menjadi sumber dana asuransinya adalah pemerintah kota malang. itu saran dari saya. semoga hal ini bermanfaat

      Jika memang memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi saya melalui email di dedydwinarto@gmail.com.

      Kiranya Tuhan memberkati Bapak / ibu dan sekeluarga.
      Tanggapan dari: Dinas Kesehatan
      Terima kasih atas kunjungan Anda di website kami, Akan kami sampaikan pada atasan utuk ditindaklanjuti penawaran ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
    • Dedy Dwinarto, A.Md.Par., SE (15/3/2013)
      email : dedydwinarto@gmail.com  [IP : 125.164.111.108]
      Untuk : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika  - [Kategori: Layanan]
      mengenai sopir angkot, bis, dan taxi serta becak. Seharus ada yang namanya S.O.P (Standar operasional) buat mereka baik itu dalam hal cara mereka memberikan pelayanan kepada publik, berhenti mengambil penumpang, dan menyentir kendaraan.

      Sebab banyak sekali mereka yang tidak sesuai dengan S.O.P .
      Contohnya : banyak mereka yang terkadang berhenti se-enaknya, menurunkan penumpang / mengambil penumpang disembarang tempat, dan cara menyetir yang se-enaknya sendiri.

      Jadi tolong agar diterapkan s.o.p buat mereka dan berikan pelatihan khusus untuk mereka. jika mereka tidak lulus dalam pelatihan khusus , jangan berikan mereka ijin untuk mengendarai mobil angkutan umum.

      selain itu karena sekarang ini sudah banyak turis yang ke kota malang, tolong mereka juga diwajibkan untuk belajar bahasa inggris.

      kalau di malaysia, becak hanya boleh berkeliaran ditempat yang dianggap sebagai tujuan wisata, yaitu tempat wisata malaka. bahkan disana becak dipakai sebagai alat transportasi dalam bentuk becak hias. dan tidak pernah mereka membuat aturan 2 jalur, meski sudah ada ketentuan 1 jalur.

      semoga masukan dan kritikan dari saya ini bisa semakin memajukan kota malang
      Tanggapan dari: Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
      Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang setiap tahun mengadakan pembinaan terhadap para sopir angkudes, MPU, bus dan taxi. Dalam pembinaan tersebut ada materi SOP seperti yang saudara maksud. Karena keterbatasan anggaran, maka pembinaan tersebut diadakan setiap tahun anggaran dan peserta yang ikut bergantian, diharapkan semua dapat ikut pembinaan tersebut. Bahkan untuk tindaklanjut kegiatan tersebut, diadakan lomba AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan), mulai tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional, dimana pelaksanaannya juga setiap tahun. Terima kasih untuk kritik dan maksukannya.
    • Dedy Dwinarto, A.Md.Par., SE (15/3/2013)
      email : dedydwinarto@gmail.com  [IP : 125.164.111.108]
      Untuk : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  - [Kategori: Layanan]
      Mengenai pembuatan pendestrian di kota malang, masih belum bisa memberikan ruang bagi penyandang cacat baik itu yg menggunakan kursi roda, kruk, maupun yg buta. serta juga bagi orang yg suami - istri (berpasangan) dan sebagai jogging track yg nyaman dan aman.

      Selain itu, yg sangat disayangkan, beberapa hari yg lalu saya waktu melintas menggunakan kendaraan bermotor,tanpa sengaja melihat Turis asing berjalan disamping pendestrian lantaran pendestrian tersebut sempit dan hanya muat 1 kaki org dewasa padahal turis tersebut suami - istri.

      Dan pendestrian ini tidak dilengkapi dgn canopy, jadi kalau hujan, pejalan kaki menjadi basah kuyup.

      selain itu pendestrian ini masih belum bebas dari pkl, pengemis, dan orang-orang yg nongkrong di area pendestrian sehingga sangat mengganggu.

      Itu mengenai pendestriannya. sekarang yg ingin saya bahas masih seputar utk fasilitas pejalan kaki, tapi yg berkaitan dgn jembatan penyeberangan. Terus terang jembatan penyeberangannya bau pesing, ada orang-orang yg nongkrong, dan pengemis. selain itu kurang lebar, kalau pengalaman saya 2 kali berkunjung ke malaysia, disana jembatan penyeberangannya lebar dan didalamnya ada toko souvenirnya plus securitinya. bagaimana dengan dimalang ?
      Tanggapan dari: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
      Yth. Bpk. Dedy Dwinarto, A.Md.Par.,SE Terimakasih atas atensi Bapak. Informasi dan saran tersebut akan menjadi dorongan bagi kami dalam upaya menciptakan wilayah Kabupaten Malang (di luar wilayah Kota Malang) yang lebih baik. Kabupaten Malang melaksanakan pembangunan di 33 kecamatan secara bertahap dan terencana dengan anggaran yang ada untuk melayani masyarakat Kabupaten Malang menurut skala prioritas kebutuhan. Mengenai hal-hal yang disampaikan, terkait dengan Tupoksi dari SKPD: • Trotoar : Dinas Bina Marga • Jembatan penyebarangan : Dinas Perhubungan Kominfo • Keamanan dan Ketertiban : Satpol PP dan Linmas. Namun demikian hal ini akan kami koordinasikan dengan SKPD terkait yang membidangi. Kabupaten Malang yang lebih baik akan terwujud jika didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, kebersihan dan keindahan lingkungan dan sarana prasarana yang ada.
    • Didik (14/3/2013)
      email : didiktawon@yahoo.com  [IP : 182.0.202.138]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Layanan]
      Salam MADEP MANTEB
      Menindak lanjuti permasalahan Sekdes di 129 desa di Kab. Malang yang masih kosong hingga saat ini dan Pemda belum ada Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut karena kekurangan PNS yang memenuhi syarat dan bisa ditempatkan menjadi Sekdes didesa, apakah tidak sebaiknya permaslahan pengangkatan Sekdes dilimpahkan ke Desa untuk dapat mengisi kekosongan tersebut meskipun bukan dari PNS??
      karena pada dasarnya yang lebih memahami dan mengetahui permasalahan dan Potensi didesa tersebut adalah masyarakat di desa setempat. dan mengingat bahwa peran Sekdes sangat penting untuk menunjang kinerja dan memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. terimakasih
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Terima kasih disampaikan kepada Saudara Didik atas usulannya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap kekurangan Sekdes di Kabupaten Malang, telah kami sosialisasikan baik melalui Kepala Desa maupun pihak Kecamatan untuk mengusulkan PNS di wilayahnya yang bersedia diajukan menjadi Sekretaris Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 2 yang menyebutkan “Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan”, maka dapat dijelaskan bahwa untuk pengisian Sekretaris Desa selanjutnya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.
    • Hari (14/3/2013)
      email : gatutharipurwono@yahoo.co.id  [IP : 118.97.95.186]
      Untuk : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar  - [Kategori: Layanan]
      Ass. Wr. Wb. Mohon informasinya mengenai jarak minimal untuk mendirikan minimarket (toko retail modern) dengan toko tradisional. Tetangga saya pegusaha toko tradisional merasa terancam dengan akan didirikannya minimarket modern di lingkungan kami. Terima kasih atas penjelasannya. BRAVO PEMKAB MALANG !!!! Wassalam.
      Tanggapan dari: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar
      Yth. Sdr. Hari yang kami hormati, saat ini di Kabupaten Malang belum ada peraturan tentang jarak minimal mendirikan toko modern dengan toko tradisional. Yang ada adalah Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa jarak antara toko modern dengan toko modern lainnya dan atau dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter. Sedangkan untuk mendirikan toko modern salah satu syaratnya adalah mendapat persetujuan dari warga sekitar. Kalau sudah mendapatkan persetujuan dari warga maka ijin mendirikan Toko Modern dapat dikeluarkan.

  • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024