Bupati Larang Bus Masuki Desa Selorejo

30-10-2014 12:12
Dau (30/10) - Upaya menjaga lingkungan Desa Selorejo yang masih asri terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dengan berbagai cara. Bupati Malang Rendra Kresna mengaku akan mempersiapkan transportasi khusus untuk mengangkut wisatawan.

Beragam Kegiatan Warnai Bina Desa Kecamatan Dau

30-10-2014 11:57
Dau (30/10) - Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa) sebagai bentuk nyata kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat pembangunan, telah digelar untuk kesekian kalinya. Pada setiap rangkaian kegiatan Bina Desa tersebut, selalu diwarnai berbagai kegiatan yang menarik.

Bupati Malang Tutup TMMD Ke 93 Di Bantur

29-10-2014 13:06
Bantur, (29/10) Bupati Malang H. Rendra Kresna secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-93 tahun 2014 di Desa Srigonco Kecamatan Bantur, Rabu (29/10).

Bangun Soliditas Pemuda Maju dan Berkelanjutan

28-10-2014 12:44
Kepanjen (28/10), Pemerintah Kabupaten Malang memperingati hari Sumpah Pemuda ke 86 yang jatuh pada hari ini, (28/10) di Stadion Kanjuruhan Kepanjen dengan Inspektur Upacara Bupati Malang Rendra Kresna dan peserta yang terdiri dari pelajar SMA/SMK, organisasi pemuda seperti KNPI, Ansor, KMB, PMII, HMI, IPNU, IPPNU

Bupati Buka Diklat Fungsional Peningkatan Kompetensi Penyuluh KB

28-10-2014 09:31
Pujon (28/10) – Demi meningkatkan kompetensi dan pengembangan sikap dalam pelaksanaan tugas bagi penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Malang, Senin pagi kemarin (27/10) Bupati Malang H. Rendra Kresna resmi membuka Diklat Fungsional Peningkatan Kompetensi Penyuluh KB Tahun 2014 di Hotel Grand View Pujon.

Bupati Hadiri Shalawat Jamaah Riyadlul Jannah

28-10-2014 08:01
Kepanjen (28/10) - Dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru 1436 Hijriah, Majelis Maulid Watta’lim Riyadlul Jannah melaksanakan kegiatan pengajian umum, bertempat di halaman Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen, Sabtu (25/10) kemarin.

Tasyakuran 4 Tahun Madep Manteb

27-10-2014 14:07
Malang (27/10), Tahun 2014 menjadi tahun ke-4 (empat) pelaksanaan program visi misi Madep Manteb (Mandiri, Agamis, Demokratis, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing) Pemerintah Kabupaten Malang. Di hari ulang tahunnya ini, kemarin (26/10) Pemkab mengadakan Tasyakuran 4 (empat) Tahun Madep Manteb

Bupati Malang : Bersih Desa Memiliki Hikmah Tersendiri Yang Ingin Dicapai

27-10-2014 11:51
Dau (27/10) - Masyarakat Kabupaten Malang tentu sudah tidak asing lagi dengan kegiatan bersih desa atau selamatan desa yang digelar di berbagai wilayah saat bulan muharram (suro:jawa). Bersih desa bukanlah sebuah kegiatan hura-hura, melainkan memiliki hikmah tersendiri yang ingin dicapai.

Bupati Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1436. H Di Ponpes Hasbunallah

26-10-2014 21:47
Lawang,26/10- Peringatan 1 Suro penanggalan Islam disebut 1 Muharram di tahun Baru 1436 .H atau 2014 masehi di Ponpes Hasbunallah Kecamatan Lawang, H. Rendra Kresna selaku Bupati diundang secara khusus oleh Pimpinan Ponpes tersebut KH. Syaikhul Ghulam Muqoddas, MM untuk menyakasikan pagelaran Wayang Kulit .

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading614,895,993614,895,993100
bantur745,362,563745,362,563100
bululawang1,215,535,431911,989,31875.028
dampit1,646,789,1241,417,377,40486.069
dau1,991,589,6341,377,801,46869.181
donomulyo1,074,278,2291,074,278,229100
gedangan733,641,528733,641,528100


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • nursianto (4/5/2013)
      email : papa.adis25@yahoo.com  [IP : 10.190.52.22]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Lain-lain]
      pembentukan BPD Desa Segaran yang tidak melibatkan semua unsur masyarakat sehingga banyak warga yang tidak puas dan tidak setuju dengan BPD yang telah dipilih oleh kepala desa yang tidak melalui penjaringan per dusun hal ini membuat resah masyarakat tolong BPD desa Segaran jangan di SK kan Dulu....rapat cuma di hadiri oleh beberapa orang saja dan tidak membentuk panmus dulu ini sangat bertentangan dengan Perbup no 14 bisa ditanyakan langsung kewarga
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Disampaikan terima kasih kepada Sdr. Nursianto atas informasi yang disampaikan, sesuai dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat, bahwa pada urusan Pemerintahan, termasuk pembentukan BPD yang SKnya dikeluarkan oleh Camat, untuk itu sebaiknya Saudara melaporkan hal tersebut kepada Camat baik secara lisan maupun tertulis. Untuk pelaksanaan lebih lanjut mohon konfirmasi dengan kecamatan (Kasipem Kecamatan).
    • Leswandi (3/5/2013)
      email : kangleswandi@yahoo.co.id  [IP : 180.248.45.251]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Informasi]
      Assalamualaikum Wr.Wb.
      Sebelumnya saya atas nama warga Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading ingin menyampaikan perihal masalah pembentukan BPD dengan mengacu pada PERDA No.14 2006. Yang mana di desa kami telah dibentuk BPD dengan acuan yang sangat bertentangan dengan PERDA NO.14 2006 karena saat pembentukan PANMUS sampai pada pengangkatan Anggota BPD tidak melibatkan semua unsur elemen masyrakat.
      Kami sebagai warga Desa Tirtomarto merasa bahwa proses pembentukan BPD tsb tidak mewakili aspirasi rakyat karena anggota BPD yg terbentuk tsb merupakan orang2 yang cuma ingin melindungi kerja dari kepala desa kami karena kepala desa kami merupankan incumbent yang terpilih kembali dengan jalan MONEY POLITIC.
      Sekali lagi kami mohon tanggapan dari Bapak, Apakah BPD yang terbentuk tsb sah menurut PERDA Mo.14 2006 dan juga kami mohon saran langkah apa yang harus kami jalankan karena kami telah melapor pada CAMAT AMPELGADING tapi tanggapan beliau kurang bisa dipertanggung jawabkan.
      Sekali lagi kami mohon saran dan masukan dari Bapak tentang masalah ini karena masalah ini telah menjadi perbincangan hangat di Desa Tirtomarto sehingga bila tidak ditanggapi akan menjadi gejolak yang lebih berbahaya lagi.
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Waalaikumsalam Wr. Wb. Disampaikan terima kasih kepada Sdr. Leswandi atas informasi yang disampaikan, sesuai dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat, bahwa pada urusan Pemerintahan, termasuk pembentukan BPD yang SKnya dikeluarkan oleh Camat, untuk itu sebaiknya Saudara melaporkan hal tersebut kepada Camat baik secara lisan maupun tertulis. Untuk pelaksanaan lebih lanjut mohon konfirmasi dengan kecamatan (Kasipem Kecamatan).
    • leswandi (3/5/2013)
      email : kangleswandi@yahoo.co.id  [IP : 180.248.45.251]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Informasi]
      Saya selaku warga Desa Tirtomarto merasa telah terjadi penyimpangan dalam proses pembentukan BPD Desa Tirtomarto untuk periode 2013-2019 yang mana dalam proses pembentukan BPD tidak melibatkan semua unsur yg telah disebutkan dalam PERDA No.14 th 2006, karena unsur yang harus diundang tidak semua diundang termasuk RT dan RW serta tokoh masyarakat karena BPD yang telah terbentuk merupakan rekayasa dari KEPALA DESA dan oknum pegawai Kecamatan Ampelgading (Sdr Sutaji). Mohon tanggapan Bapak Apakah BPD yang telah terbentuk sah dan sesuai dengan Perda No.14 2006 karena kami telah meminta petunjuk ke Camat Ampelgading tetapi tidak ada tanggapan. Sekali lagi kami mohon petunjuk dari Bapak Kabag Pemerintahan Desa karena ini semua demi kebaikan Desa kami kedepan.
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Disampaikan terima kasih kepada Sdr. Leswandi atas informasi yang disampaikan, sesuai dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat, bahwa pada urusan Pemerintahan, termasuk pembentukan BPD yang SKnya dikeluarkan oleh Camat, untuk itu sebaiknya Saudara melaporkan hal tersebut kepada Camat baik secara lisan maupun tertulis. Untuk pelaksanaan lebih lanjut mohon konfirmasi dengan kecamatan (Kasipem Kecamatan).
    • HARI MULYADI SANYOTO (3/5/2013)
      email : kangharioke@yahoo.com  [IP : 36.74.209.39]
      Untuk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  - [Kategori: Layanan]
      Saya dari Lumajang sdh lama di Lawang blm sempat ikut Perekaman E-KTP di Lumajang,krn sdh Madep Mantep Bln Pebruari lalu baru ngurus Mutasi/Pindah ke Lawang KTP&KK sdh jadi tetapi model lama dan NIK saya berubah Kab Malang,APAKAH SAYA MASIH BISA IKUT PEREKAMAN E-KTP di Lawang,SYARATNYA APA SAJA? terimakasih
      Tanggapan dari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
      Untuk saudara Hari Mulyadi Sanyoto perihal perekaman e-ktp kami kurang jelas apakah saudara memiliki bukti pemanggilan perekaman atau tidak.Akan tetapi anda bisa datang langsung ke Kecamatan dengan membawa KK saudara untuk dilihat datanya apabila sudah ada bisa melakukan perekaman e-ktp di kecamatan.Terima kasih atas perhatiannya.
    • hafiz hariadi (2/5/2013)
      email : hafiz0205@gmail.com  [IP : 10.191.33.207]
      Untuk : Bagian Hubungan Masyarakat  - [Kategori: Bantuan]
      assalamuallaikum.wr.wb

      perkenalkan nama saya hafiz, saya ingin menanyakan berkenaann permohonan bantuan dana seperti perbaikan jalan aspal perkampungan yang rusak , renovasi gapura, PLJ (penerangan lampu jalan kampung),perbaikan pembuangan saluran air. apakah kami bisa memohon bantuan untuk kegiatan tersebut. jika bisa. bagaimana langkah untuk mengajukan permohonan batuan dana tersebut.terima kasih
      Tanggapan dari: Bagian Hubungan Masyarakat
      Walaikumsalam Wr.Wb Bpk. Hafidz yang saya hormati, untuk bantuan dana, sebagaimana yang bapak maksudkan, perlu saya jelaskan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pos bantuan dana sosial kepada masyarakat dipusatkan di Bagian Kesra Setda Kabupaten Malang 2. Sedangkan untuk pos anggaran perbaikan jalan berada di Dinas Bina Marga 3. Untuk merenovasi gapura dan PJU ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, begitupun dengan perbaikan saluran air. Jika anda ingin mendapatkan dana tersebut silahkan membuat proposal diajukan ke instansi yang berkompeten, melalui jalan berjenjang dengan sepengetahuan RT/RW, Desa ?Kelurahan dan diketahui pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Pemkab Malang. Terimakasih.
    • puji pristianto (1/5/2013)
      email : pujipristianto@gmail.com  [IP : 114.79.17.36]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Lain-lain]
      Yth,kabag.Tata pemerintahan desa
      mohon penjelasan bagaimana anggota BPD yang sudah 2 periode menjabat namun masih didukung oleh masyarakat untuk dicalonkan kembali sebagai anggota BPD untuk yang ketiga kalinya.
      Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih.
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Terimakasih atas perhatian Sdr. Puji Pristianto, Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 17, telah dijelaskan bahwa masa jabatan anggota BPD adalah 6 (tahun) dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Artinya anggota BPD hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode saja. Sehingga berkenaan dengan usulan masyarakat yang menginginkan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode untuk dicalonkan kembali, maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.
    • danu (1/5/2013)
      email : prasetyodanu47@yahoo.com  [IP : 103.3.223.101]
      Untuk : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  - [Kategori: Informasi]
      saya danu dari sumbermanjing wetan.....
      saya barusaja mendirikan organisasi yg terbentuk dalam grup orkes dangdut......
      saya ingin tanxa bagai mna cara mengurus nomor induk organisasi dngan mudah, dan apa saja persyaratanya.....
      mohon bantuanya................
      Tanggapan dari: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
      Sebelum pengurusan nomor induk, Kesenian terlebih dahulu membentuk Organisasi / Kelompok Kesenian dimaksud dengan susunan Pengurus Organisasi / Kelompok Kesenian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris , Bendahara, dan Jumlah Anggota mengetahui Kepala /Lurah Setempat.

  • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024