Wabup Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

01-10-2014 13:01
Malang (01/10) - Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober di halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (01/10). Turut hadir jajaran tamu undangan, Wakil Ketua DPRD Kab. Malang, Kepala SKPD serta pegawai Pemkab Malang.

Petik Laut Selalu Ramai Pengunjung

29-09-2014 08:53
Sumawe (29/9)- Petik Laut yang dilakukan nelayan Pantai Sendang Biru, Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan setiap tahunnya benar-benar menjadi magnet yang kuat bagi masyarakat. Kemarin Sabtu (27/9), ribuan warga yang berasal dari berbagai daerah di Malang Raya

Bupati Malang Resmikan Pembangunan Museum Singhasari

26-09-2014 16:46
Singosari (26/09) Budaya merupakan warisan dari leluhur yang harus tetap kita jaga dan lestarikan keberadaannya, sebagai bukti rasa cinta dan peduli terhadap warisan tersebut Pemerintah Kabupaten Malang hari ini Jumat ( 26/09),

Pelayanan Masyarakat di Desa Terpencil

25-09-2014 16:25
Pagak (25/09) – Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak merupakan salah satu wilayah pelosok yang jauh dari keramaian kota dan termasuk desa tertinggal. Sarana prasarana jarang ditemui, terbukti dengan infrastruktur yang kurang memadai seperti akses jalan dan jembatan yang kondisinya rusak parah dengan penduduk.

Upacara Pembukaan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja Ke XII

25-09-2014 12:17
Ngantang (25/09) – Upacara Pembukaan Jambore Satpol PP ke XII se-Jawa Timur di Taman Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang, Rabu pagi kemarin (24/09) dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Drs. Sukardo, MSi selaku Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur.

Optimalkan Pelaksanaan DAK, Diknas Gelar Sosialisasi

25-09-2014 10:59
Kepanjen, (25/9) Optimalkan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinas Pendidikan Kabupaten Malang gelar Sosialisasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014 Gedung Pertemuan Bojana Puri hari ini, Kamis, (25/9)

Bupati Bangga Atas Inventarisasi Kekayaan Kepariwisataan Kabupaten Malang

25-09-2014 10:33
Pagak (25/09) - Kegiatan Bhakti Menata Desa (Bina Desa) kali ini bertempat di Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak selama dua hari (23-24 September 2014). Beberapa rangkaian kegiatan yang diadakan sebelum memasuki Desa Sumberkerto tersebut diantaranya Bupati Malang H. Rendra Kresna memberangkatkan Jelajah Seribu Situs.

Peningkatan Mutu Sekolah Adiwiyata

25-09-2014 09:06
Kepanjen (25/09) – Pencapaian peningkatan mutu sekolah Adiwiyata berbasis agamis dan mengaktualisasi kualitas bakat minat peserta didik menghadapi era global menjadi tema dalam rangka HUT SMPN 2 Kepanjen ke-35 tahun Selasa siang kemarin (23/09).

Bupati Malang Terima Tim Penilai Lomba PSN DBD Tingkat Provinsi Jawa Timur

23-09-2014 11:20
Kepanjen (23/09) Bupati Malang H Rendra Kresna menerima Tim Penilai Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang hari ini Selasa, (23/09).

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading614,895,993614,895,993100
bantur745,362,563745,362,563100
bululawang1,215,535,431859,895,81970.742
dampit1,646,789,1241,351,786,86682.086
dau1,991,589,6341,325,780,31466.569
donomulyo1,074,278,2291,074,278,229100
gedangan733,641,528733,641,528100


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • Susindari (5/4/2013)
      email : susindarins@ymail.com  [IP : 180.253.73.207]
      Untuk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  - [Kategori: Layanan]
      Asalammaallaikum, Saya mau tanya apakah EKTP untuk desa Randugading-Tajinan Sudah selesai. Sebab KTP saya yang lama sudah habis masa berlakunya awal bulan April ini . Kalau Ektp belum jadi apakah saya harus mengurus ktp sementara dulu atau bagaimana. Mohon tanggapannya.terimakasih
      Tanggapan dari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
      Untuk saudara Susindari perihal e-ktp yang belum selesai/belum dibagikan kepada yang bersangkutan, masyarakat bisa membuat KTP model SIAK untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sambil menunggu e-ktp di bagikan /diterima.Terima kasih atas perhatiannya.
    • yoyong (4/4/2013)
      email : yoyong@cims.co.id  [IP : 27.131.6.69]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Layanan]
      assalamualaikum,hari sabtu kabupaten malang punya hajat besar,karena mau ada pemilihan kepala desa,semoga saja semuanya dapat menjaga keamanan dan ketertiban desa masing2,untuk semua calon kepala desa agar nantiknya menerima dengan lapang dada seandainya tidak terpilih.SEMOGA SUKSES UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA 6-APRIL-20013
      SALAM HAGAT DARI LERENG SEMERU

      wassalam
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Wa’alaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Yoyong atas dukungannya untuk turut serta mensukseskan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2013. Semoga dalam kesempatan yang baik ini masyarakat Kabupaten Malang bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Wassalam.
    • Didik Prasetyo Prihantono (2/4/2013)
      email : d.prass@ymail.com  [IP : 203.78.123.214]
      Untuk : DPRD  - [Kategori: Layanan]
      Menyambung Surat kami tertanggal 28/3/2013 [IP : 203.78.118.250], kami atas nama Forum Masyarakat Peduli Sumawe (Formalis) sampaikan TERIMAKASIH atas tanggapan dan jawaban dari Bagian Hukum Setda Kab. Malang.

      Perlu kami sampaikan bahwa memang kami tidak pernah sampaikan surat secara khusus tertuju kepada Bagian Hukum. Namun, BPD pada Kamis, tanggal 28 Maret 2013 telah diterima dalam dialog di Kantor Pemda Kab. Malang dan ditemui perwakilan beberapa Bagian, dimana Bagian Hukum diwakili oleh Sdr.Subur.
      Dalam dialog tersebut, ternyata Sdr. Subur (semoga tidak mewakili suara Bagian Hukum)justru menunjukkan in-kompetensinya terhadap PERDA no. 13 tahun 2006 khususnya pasal 33 ayat (4) dan (5) dg pernyataannya antara lain :
      - Meminta BPD mengajari Kades dalam pembuatan LPPD (tolong cari referensinya bila ada, jangan mengarang aturan sendiri)
      - Menyindir BPD "sok" karena telah bertindak MEMBERHENTIKAN Kades (mohon kepada Bapak KaBag Hukum unt menginstruksikan kepada ybs membaca dan mempelajari lagi Perda2 ttg. Pemerintahan Desa, Kades dan BPD), dan membaca kembali Surat BPD apakah isinya MEMEBERHENTIKAN atau MEMBUAT USULAN PEMBERHENTIAN.
      - Menyatakan bahwa Surat Usulan Pemberhentian dan Penolakan BPD atas LK-PPD bersifat Subyektif (apakah ybs mengerti makna Obyektifitas dan Subyektifitas Hukum ?? cross check dg data-data dalam dukumen BPD)
      - Tersirat menjustify Formalis sbg kumpulan/kelompok togel dan menuding para mantan Kades Sumawe juga melakukan tindak korup (siapkan bukti2 untuk proses di persidangan)

      Sebagai wong ndeso, warga desa yg berkonotasi lapisan masyarakat terendah dan tidak terdidik, KAMI SIAP DIPANGGIL oleh para Bapak Pejabat Yang Terhormat.
      Bersama surat ini, kami mohon dijadualkan DIALOG di Kantor Kabupaten. Kamipun sudah lama bermimpi untuk merasakan empuknya kursi Pemerintah Daerah.

      Salam,
      Didik Prasetyo Prihantono
      FORMALIS (Forum Masyarakat Peduli Sumawe)
      Email : d.prass@ymail.com ; 1967prasetyo@gmail.com
      FB : Cak Prass (cak.prass@facebook.com)
      HP : 0813-3315-4568

      cc : Yth. Bupati Malang
      bcc : DPRD Kab. Malang
      Tanggapan dari: DPRD
      Terima kasih, informasi dan masukan Bpk/Sdr akan kami pertimbangkan untuk ditidaklanjuti oleh komisi yang membidangi (Komisi A), bila perlu Bpk/Sdr mengajukan surat ke DPRD
    • Didik Prasetyo Prihantono (2/4/2013)
      email : d.prass@ymail.com  [IP : 203.78.123.214]
      Untuk : Bagian Hukum  - [Kategori: Layanan]
      Menyambung Surat kami tertanggal 28/3/2013 [IP : 203.78.118.250], kami atas nama Forum Masyarakat Peduli Sumawe (Formalis) sampaikan TERIMAKASIH atas tanggapan dan jawaban dari Bagian Hukum Setda Kab. Malang.

      Perlu kami sampaikan bahwa memang kami tidak pernah sampaikan surat secara khusus tertuju kepada Bagian Hukum. Namun, BPD pada Kamis, tanggal 28 Maret 2013 telah diterima dalam dialog di Kantor Pemda Kab. Malang dan ditemui perwakilan beberapa Bagian, dimana Bagian Hukum diwakili oleh Sdr.Subur.
      Dalam dialog tersebut, ternyata Sdr. Subur (semoga tidak mewakili suara Bagian Hukum)justru menunjukkan in-kompetensinya terhadap PERDA no. 13 tahun 2006 khususnya pasal 33 ayat (4) dan (5) dg pernyataannya antara lain :
      - Meminta BPD mengajari Kades dalam pembuatan LPPD (tolong cari referensinya bila ada, jangan mengarang aturan sendiri)
      - Menyindir BPD "sok" karena telah bertindak MEMBERHENTIKAN Kades (mohon kepada Bapak KaBag Hukum unt menginstruksikan kepada ybs membaca dan mempelajari lagi Perda2 ttg. Pemerintahan Desa, Kades dan BPD), dan membaca kembali Surat BPD apakah isinya MEMEBERHENTIKAN atau MEMBUAT USULAN PEMBERHENTIAN.
      - Menyatakan bahwa Surat Usulan Pemberhentian dan Penolakan BPD atas LK-PPD bersifat Subyektif (apakah ybs mengerti makna Obyektifitas dan Subyektifitas Hukum ?? cross check dg data-data dalam dukumen BPD)
      - Tersirat menjustify Formalis sbg kumpulan/kelompok togel dan menuding para mantan Kades Sumawe juga melakukan tindak korup (siapkan bukti2 untuk proses di persidangan)

      Sebagai wong ndeso, warga desa yg berkonotasi lapisan masyarakat terendah dan tidak terdidik, KAMI SIAP DIPANGGIL oleh para Bapak Pejabat Yang Terhormat.
      Bersama surat ini, kami mohon dijadualkan DIALOG di Kantor Kabupaten. Kamipun sudah lama bermimpi untuk merasakan empuknya kursi Pemerintah Daerah.

      Salam,
      Didik Prasetyo Prihantono
      FORMALIS (Forum Masyarakat Peduli Sumawe)
      Email : d.prass@ymail.com ; 1967prasetyo@gmail.com
      FB : Cak Prass (cak.prass@facebook.com)
      HP : 0813-3315-4568

      cc : Yth. Bupati Malang
      bcc : DPRD Kab. Malang
      Tanggapan dari: Bagian Hukum
      Untuk yang kedua kalinya disampaikan terima kasih atas saran, masukan dan kritik Saudara, prinsip uraian Saudara cukup baik, namun demikian mengingat Saudara tidak ada pada saat rapat membahas hal-hal yang Saudara maksudkan, dipandang perlu kiranya untuk mendapatkan informasi yang utuh terlebih dahulu, sebagai tambahan referensi disampaikan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
    • Makhbul Irwan Hartanto (2/4/2013)
      email : mas_irwan@yahoo.com  [IP : 125.164.121.197]
      Untuk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  - [Kategori: Layanan]
      Mohon informasi untuk E-KTP untuk wilayah Kelurahan Ardirejo Kepanjen, Kapan dapat dibagikan? Mengingat untuk wilayah kecamatan Pakisaji sudah dibagikan, padahal untuk pengambilan data di Kepanjen lebih awal, kenapa sampai sekarang koq belum dibagikan E-KTP nya?
      Tanggapan dari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
      Untuk pembagian e-ktp semua kewenangan sudah ada di pihak kecamatan, kami sebagai Dinas sudah menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada pidak Kecamatan, jadi kami harap saudara bisa menanyakan langsung untuk informasi pembagian e-ktp ke Kecamatan.Terima kasih atas perhatiannya.
    • NN (1/4/2013)
      email :   [IP : 206.53.152.171]
      Untuk : Badan Kepegawaian Daerah  - [Kategori: Layanan]
      Pelayan masyarakat harusnya pro rakyat. Pemerintah kecamatan Kepanjen disarankan agar lebih ramah dan profesional dalam melayani masyarakat, khususnya dalam melayani e-ktp.
      Tanggapan dari: Badan Kepegawaian Daerah
      Terima Kasih atas surat saudara. yang di sampaikan ke BKD, jika menilik isi dari surat saudara maka lebih tepatnya ditujukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa di http://www.malangkab.go.id. Terima Kasih
    • ahmad  (31/3/2013)
      email : advokatdrajatutama@yahoo.co.id  [IP : 180.247.167.59]
      Untuk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  - [Kategori: Layanan]
      mohon infonya untuk biaya pengurusan KK apabila ada ksalahan data apakah dikenakan biaya Rp 30.000, padahal di loket bawah waktu pengurusan pertama saya sudah dikenakan biaya Rp 5000..bila memang biaya Rp 30.000 itu hanya akal2an pgawai Dispendukcapil yg berada di lantai 2,mhon pgawainya ditindak,trima kasih..
      Tanggapan dari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
      Terima kasih atas informasinya, dan akan kami jadikan evaluasi ke depan.

  • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024