Bupati Larang Bus Masuki Desa Selorejo

30-10-2014 12:12
Dau (30/10) - Upaya menjaga lingkungan Desa Selorejo yang masih asri terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dengan berbagai cara. Bupati Malang Rendra Kresna mengaku akan mempersiapkan transportasi khusus untuk mengangkut wisatawan.

Beragam Kegiatan Warnai Bina Desa Kecamatan Dau

30-10-2014 11:57
Dau (30/10) - Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa) sebagai bentuk nyata kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat pembangunan, telah digelar untuk kesekian kalinya. Pada setiap rangkaian kegiatan Bina Desa tersebut, selalu diwarnai berbagai kegiatan yang menarik.

Bupati Malang Tutup TMMD Ke 93 Di Bantur

29-10-2014 13:06
Bantur, (29/10) Bupati Malang H. Rendra Kresna secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-93 tahun 2014 di Desa Srigonco Kecamatan Bantur, Rabu (29/10).

Bangun Soliditas Pemuda Maju dan Berkelanjutan

28-10-2014 12:44
Kepanjen (28/10), Pemerintah Kabupaten Malang memperingati hari Sumpah Pemuda ke 86 yang jatuh pada hari ini, (28/10) di Stadion Kanjuruhan Kepanjen dengan Inspektur Upacara Bupati Malang Rendra Kresna dan peserta yang terdiri dari pelajar SMA/SMK, organisasi pemuda seperti KNPI, Ansor, KMB, PMII, HMI, IPNU, IPPNU

Bupati Buka Diklat Fungsional Peningkatan Kompetensi Penyuluh KB

28-10-2014 09:31
Pujon (28/10) – Demi meningkatkan kompetensi dan pengembangan sikap dalam pelaksanaan tugas bagi penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Malang, Senin pagi kemarin (27/10) Bupati Malang H. Rendra Kresna resmi membuka Diklat Fungsional Peningkatan Kompetensi Penyuluh KB Tahun 2014 di Hotel Grand View Pujon.

Bupati Hadiri Shalawat Jamaah Riyadlul Jannah

28-10-2014 08:01
Kepanjen (28/10) - Dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru 1436 Hijriah, Majelis Maulid Watta’lim Riyadlul Jannah melaksanakan kegiatan pengajian umum, bertempat di halaman Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen, Sabtu (25/10) kemarin.

Tasyakuran 4 Tahun Madep Manteb

27-10-2014 14:07
Malang (27/10), Tahun 2014 menjadi tahun ke-4 (empat) pelaksanaan program visi misi Madep Manteb (Mandiri, Agamis, Demokratis, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing) Pemerintah Kabupaten Malang. Di hari ulang tahunnya ini, kemarin (26/10) Pemkab mengadakan Tasyakuran 4 (empat) Tahun Madep Manteb

Bupati Malang : Bersih Desa Memiliki Hikmah Tersendiri Yang Ingin Dicapai

27-10-2014 11:51
Dau (27/10) - Masyarakat Kabupaten Malang tentu sudah tidak asing lagi dengan kegiatan bersih desa atau selamatan desa yang digelar di berbagai wilayah saat bulan muharram (suro:jawa). Bersih desa bukanlah sebuah kegiatan hura-hura, melainkan memiliki hikmah tersendiri yang ingin dicapai.

Bupati Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1436. H Di Ponpes Hasbunallah

26-10-2014 21:47
Lawang,26/10- Peringatan 1 Suro penanggalan Islam disebut 1 Muharram di tahun Baru 1436 .H atau 2014 masehi di Ponpes Hasbunallah Kecamatan Lawang, H. Rendra Kresna selaku Bupati diundang secara khusus oleh Pimpinan Ponpes tersebut KH. Syaikhul Ghulam Muqoddas, MM untuk menyakasikan pagelaran Wayang Kulit .

Pajak bumi & Bangunan

KecamatanBakuRealisasiPersen
ampelgading614,895,993614,895,993100
bantur745,362,563745,362,563100
bululawang1,215,535,431911,989,31875.028
dampit1,646,789,1241,417,377,40486.069
dau1,991,589,6341,377,801,46869.181
donomulyo1,074,278,2291,074,278,229100
gedangan733,641,528733,641,528100


Surat Warga

Ket :
surat warga yang belum direspon     surat warga yang sudah direspon
Grafik selengkapnya... | Grafik jumlah berdasarkan kategori
 Anda ingin menyampaikan suara Anda ? Sampaikan di sini
  • Cari subyek dalam Surat Warga
    Tujuan
    • NIA (8/10/2013)
      email : nia@yahoo.com  [IP : 36.74.60.130]
      Untuk : Dinas Bina Marga  - [Kategori: Layanan]
      mohon jalan di desa pringu arah krebet wajak di perbaiki karena jalan sdh banyak yang bolong dan agak dalam , ini sangat membahayakan pengguna jalan , mohon secepatnya di tindak lanjuti terima kasih..
      Tanggapan dari: Dinas Bina Marga
      Yth. Sdr. Nia, sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas partisipasi dan informasinya, memang benar ruas jalan Pringu ke arah Wajak dalam kondisi rusak dan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat segera tertangani. Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
    • paimen (5/10/2013)
      email : paimen@gmail.com  [IP : 10.1.1.27]
      Untuk : Bupati  - [Kategori: Pribadi]
      Menjelang ahir jabatan pemerintahan kab malang kayaknya sudah ada rambu-rambu maaf perpecahan dua kubu mhn kiranya beberapa pihak agar bersatu demi masa depan kabupaten amalng agar lebih baik kesejahteraanya teruitama ekonominya dan bagaimana bisa lebih baik jika para pemimpinya saja tidk bersatu padu dan bagaimana menyatukan rakyatnya....semoga segera ada perubahan madeb manteb tresno setio....suwun
      Tanggapan dari: Bupati
      Terimakasih atas masukan Bpk Paimen, sebenarnya tidak ada perpecahan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, seluruh kebijakan yang ditetapkan adalah hasil komitmen bersama dengan Forum Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh SKPD yang ada. Masukan Bpk akan kami jadikan semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dimasa mendatang melalui visi Madep Manteb
    • maman (4/10/2013)
      email : mamanarema@ymail.com  [IP : 114.79.58.243]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Bantuan]
      Yth: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Mohon bantuanya tentang semua Perda Kab. Malang terbaru tentang desa kalau bisa mohon dikirim ke emai saya
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Terima kasih kepada Sdr. Maman atas atensinya, terkait dengan Perda Kabupaten Malang tentang Desa bisa di download pada web site Bagian Tata Pemerintahan Desa.
    • Mohammad Dawoed (4/10/2013)
      email : mohammaddawoed@gmail.com  [IP : 180.248.30.206]
      Untuk : Dinas Pendidikan  - [Kategori: Lain-lain]
      Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa "satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut beaya satuan pendidikan."
      Sedangkan pasal 16 ayat (1) mengamanatkan "bagi satuan pendidikan yang telah melakukan pungutan yang bertentangan dengan peraturan menteri ini harus mengembalikan sepenuhnya kepada peserta didik/orangtua/wali peserta didik."
      Oleh karena sejak berlakunya peraturan menteri ini masih banyak satuan pendidikan dasar milik Pemerintah Kabupaten Malang yang masih melakukan pungutan, maka bersama ini kami mohon bapak agar memerintahkan kepala satuan pendidikan tersebut segera mengembalikan sepenuhnya kepada peserta didik/orangtua/wali peserta didik.
      Demikian untuk menjadikan periksa dan pelaksanaannya.
      Tanggapan dari: Dinas Pendidikan
      Terimakasih untuk saran dan masukan dari bapak Mohammad Dawoed.
    • Mohammad Dawoed (4/10/2013)
      email : mohammaddawoed@gmail.com  [IP : 180.248.30.206]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Umum  - [Kategori: Informasi]
      ILPPD merupakan kewajiban Bupati Malang kepada masyarakat Kabupaten Malang dimana pasal 27 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2007 mengamanatkan "ILPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah."
      Sampai dengan hari ini ILPPD Bupati Malang Tahun 2012 belum disampaikan kepada masyarakat, baik melalui media didaerah maupun media elektronik.Dengan demikian penyampaian ILPPD mengalami keterlambatan sekitar 6 bulan.
      Oleh karena itu kami mohon agar ILPPD Tahun 2012 segera disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari masyarakat, oleh karena ILPPD merupakan kewajiban Bupati Malang dan hak dari mesyarakat Kabupaten Malang termasuk kami sendiri.
      Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Umum
      Terima Kasih atas atensinya dalam Surat Warga terkait ILPPD Tahun 2012, bersama ini disampaikan bahwa Sampai dengan hari ini ILPPD Kabupaten Malang Tahun 2012 masih Verifikasi di Provinsi Jawa Timur.
    • Budi (2/10/2013)
      email : alifane_99@yahoo.com  [IP : 125.164.144.193]
      Untuk : Dinas Pendidikan  - [Kategori: Informasi]
      kepada DIKNAS pendidikan kab.malang...terimakasih telah merespon...ok kami tunggu pertanggung jawaban dananya dengan ke-transparansianya...mungkin selain lisan juga ada tertulis yg dibagigan ke walimurid...penggunaan BOS dan penggunaan dana SPP/iuran komite,uang bangunan,dll dlm beberapa th terakhir...BOS Rp.59.000,-/bln/siswa saya rasa sudah cukup banyak untuk sekolah didesa,yang saya melihat tidak ada peningkatan signifikan dari 10th yang lalu baik pada fisik/bangunan atau juga program pendidikan/sekolah...sedang penarikan biaya mulai SPP,Uang gedung,dll terus dilakukan dengan berbagai cara dan istilah/nama berbeda...tapi intinya walimurid tetap keluar uang yg tidak sedikit.Kalo masalah anak "keluar/tidak sekolah"mana ada walimurid ingin anaknya bodoh...seberat apapun akan diperjuangkan...tapi kalo seharusnya gratis/minimal murah,kenapa mesti bayar/mahal...???Untuk BOS dari APBD kab.malang,menurut saya juga terkesan aneh kalo kab.malang tidak menganggarkan sama sekali,untuk masalah ini mungkin saya akan cari informasi terlebih dulu langsung ke P.RENDRA atau instansi terkait...terimakasih dan salam sukses...Budiraharjo.
      Tanggapan dari: Dinas Pendidikan
      Untuk bapak Budi, terimakasi untuk informasi, saran dan kerjasamanya.
    • maman (1/10/2013)
      email : mamanarema@ymail.com  [IP : 114.79.58.211]
      Untuk : Bagian Tata Pemerintahan Desa  - [Kategori: Informasi]
      Mohon info tentang tanah bengkok tuk kep. desa yang kepala desanya PNS apakah masih berhak menggarap tanah bengkok mohon penjelasan dan perdanya yang mengatur hal tersebut di atas ku tunggu infonya
      Tanggapan dari: Bagian Tata Pemerintahan Desa
      Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Maman atas atensinya, terkait dengan pengelolaan Tanah Kas Desa pada prinsipnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, bahwa Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

  • Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

    Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
    Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024