Berita

Penyerahan DP4 dari Bupati Malang ke KPUD Kabupaten Malang

 | dibaca 1205 kali


Malang (07/02) – Dalam rangka Pemilihan Legislatif tahun 2014 yang serentak akan diadakan di 33 Provinsi dan 491 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang menyelenggarakan Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Bupati Malang kepada Ketua KPUD Kabupaten Malang Abdul Kholik bertempat di Anusapati Kabupaten Malang pada hari Kamis (07/02). Acara tersebut dihadiri oleh para Kepala SKPD, Ketua KPUD Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah, dan para Camat se-Kabupaten Malang.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Bupati Malang, H. Rendra Kresna menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menyerahkan DAK2 Kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara serentak menyerahkan DP4, dengan tiga mekanisme penyerahan antara lain : Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada Ketua KPU, Gubernur menyerahkan kepada Ketua KPU Provinsi, dan Bupati/Walikota menyerahkan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Penyerahan DP4 tersebut merupakan bagian tahapan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, karena merupakan bahan yang akan diproses lebih lanjut oleh KPU melalui tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Penyusunan dan Pengumuman DPS sampai menjadi DPT.

Diharapkan Pemerintah Daerah mampu bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan Data Kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat, demi mewujudkan akuntabilitas dan aktualisasi dari kewajiban dan tanggung jawab moral Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten, yang merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensiil yang efektif dalam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga secara kondusif.

Upaya maksimal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akurasi DP4, antara lain dapat menyempurnakan atau melengkapi Database Kependudukan Kabupaten dengan hasil pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan tujuan agar semua tambahan dan pengurangan penduduk di suatu daerah akibat terjadinya LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang) tercatat dalam Database Kependudukan dan melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pembersihan data ganda dengan memanfaatkan SIAK (Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan) yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi sinkronisasi Data Pemilih yang s`ngat diperlukan untuk mengefektifkan dalam memproses DP4 menjadi DPS dan DPT oleh KPU, dengan harapan agar semua Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dapat mempergunakan hak pilihnya dan hasil perekaman e-KTP, sebagaimana Yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 470/3264/SJ tanggal 29 Agustus 2012 perihal Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan Untuk Pemilu 2014. 

“Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diamanatkan bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap memiliki Sistem Informasi Data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”, pesan Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri dalam sambutan tertulisnya.

Terdapat tiga Program Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK dan penerapan e-KTP secara massal, dengan pemanfaatan SIAK yang didukung oleh perekaman sidik jari dan iris mata dalam perekaman e-KTP, yang secara efektif dapat mengidentifikasi data ganda penduduk.

Dengan telah diserahkannya DP4 pada hari Kamis (07/02), apabila pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pemerintah yang intinya berisi : waktu, jenis bantuan dan fasilitasi yang dibutuhkan, supaya bantuan dan fasilitasi tersebut tidak dianggap sebagai tindakan intervensi dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU.

Pesan Menteri Dalam Negeri kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah agar mempersiapkan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 agar mampu berjalan dengan lancar dalam menghasilkan Wakil Rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab melalui Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan Bupati menambahkan kepada para camat agar berkoordinasi dengan para lurah atau kepala desa di daerah masing-masing untuk mengakuratkan dan memvalidasi data-data penduduk demi lancarnya proses Pemilu 2014.(humas/win)

 



Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024