Berita

Pemkab Malang Tandatangani MOU Dengan Kanwil X DJKN Surabaya

 | dibaca 953 kali


Malang, (13/07) Hari ini dilangsungkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Wilayah X Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Acara yang dilangsungkan di Ruang Anusapati tersebut dalam rangka untuk meningkatkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)  sebagai  manajer aset  dalam pengelolaan barang milik negara (BMN), edukasi, dan membangun sinergi dengan stakeholders.

Dr. Lalu Hendry Yujana, SE, Ak, MM, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan,  bahwa kehadirannya di Kabupaten Malang adalah sebagai bentuk representasi dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan bentuk pengejawantahan dari spirit Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Beberapa hal yang menjadi agenda yang disampaikan oleh Kakanwil yaitu: Overview tentang DJKN; Arah Manajemen Aset Negara/Daerah; Peran DJKN terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemda; Percepatan Penyelesaian Aset Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Pemkab Malang; Usulan new inisiatif program aksi dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMD di Pemkab Malang tahun Anggaran 2012; dan penandatangan MoU.

Kakanwil menyampaikan bahwa Kanwil X DJKN Surabaya merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya organisasi vertikal DJKN di Wilayah Jawa Timur  yang berkantor di Surabaya. Banyak peran tugas yang diemban oleh DJKN yang memiliki peran strategis, yaitu antara lain untuk memastikan kualitas LKPP, LKKL, dan LK Pemda (WTP 2011), Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penilaian Barang Milik Negara/ Daerah, Pengurusan Piutang Negara/Daerah, Pelayanan Lelang Barang Milik Daerah /BUMD, Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN), Pengelolaan Barang Milik Daerah di BLUD, Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina untuk ke Pemda, Penyelesaian BMN dalam konteks DK/TP (hibah ke Pemda), Penguatan Kualitas SDM Pemda di bidang Manajemen Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, Lelang Barang Milik Daerah, dan Penilaian Barang Milik Daerah. 

Ke depan, orientasi pengelolaan BMN/BMD lebih dititikbertakan kearah bagaimana mengelola aset untuk penguatan APBN/APBD melalui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, dan pemacu PAD daripada yang selama ini hanya penataausahaan (reporting).

“Mudah-mudahan dengan kondisi aset yang tertib akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemkab Malang, penguatan kualitas APBD melalui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, serta peningkatan PAD. Hal itu semua bisa dicapai melalui pengelolaan aset yang baik,” papar Kakanwil.

Kakanwil juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan menginginkan agar Kementerian Keuangan dapat “naik kelas” dalam lingkup regional, yaitu “Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya, akuntabel, dan terbaik di regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”.

Dalam statement politiknya, Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan sasaran-sasaran  (Destination Statement) yang ingin diraih pada tahun 2014 yaitu Tax Ratio 18%, penyerapan anggaran 98%, balance budget, uutstanding piutang negara harus zero, tanah negara yang telah bersertifikat tidak kurang dari 20%, semua laporan keuangan (LK-PP; LK-K/L; LK-Pemda; dan semua LK-BUN) harus WTP dan di tahun 2015 semuanya dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut maka LK-Pemkab Sumenep harus WTP melalui pengeloaan aset yang baik dan tertib.

Di tempat yang sama, Bupati Malang, Rendra Kresna mengatakan bahwa MoU tentang tentang Pengembangan Manajemen Aset Daerah yang telah ditandangani bersama adalah merupakan suatu kebutuhan Pemkab Malang,  bukan sebatas hanya sebuah keinginan.

“Sampai saat ini kami masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kendala terbesar di kami adalah adanya persoalan-persoalan khusus terkait dengan barang milik daerah dan aset pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk itu kami berharap kehadiran Kanwil X DJKN Surabaya disini dapat menguaraikan permasalahan tersebut,” ujar Rendra.

“Kami berharap MOU yang tel;ah diteken  bersama ini dapat membantu Pemkab Malang dalam meraih opini WTP dan dapat dijadikan pemicu semangat oleh semua jajaran pegawai di Pemkab Malang untuk lebih bersemangat dalam melakukan pengelolaan aset untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sumenep,” harap Bupati.

Kesepakatan tersebut dimaksudkan agar Pemkab Malang dan Kanwil X DJKN Surabaya dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam pengembangan manajemen aset daerah di lingkungan Pemkab Malang. (Humas/Ira)



Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024