Pelayanan Publik

Layanan Perizinan - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

 

Dasar Hukum : Perda No 7 Tahun 1998
 
a.     Klasifikasi / Sasaran
·         Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah :
Izin yang berbentuk Rekomendasi Perencanaan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
Segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin perencanaan dimaksudkan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang maupun Detail Tata Ruang Kota.
·         Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) berdasarkan fungsi diperuntukkan bagi :
Fungsi I     : bangunan yang berfungsi / digunakan untuk bangunan sosial, antara lain : tempat peribadatan, pendidikan, Rumah Sakit, Yayasan Yatim Piatu dan bangunan-bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu
Fungsi II    : bangunan yang berfungsi / digunakan untuk Rumah Tinggal dan bangunan-bangunan lainna yang dikategorikan dengan itu
Fungsi III    : bangunan yang berfungsi / digunakan untuk usaha dagang, antara lain : rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan bangunan-bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu
Fungsi IV   : bangunan yang berfungsi / digunakan untuk industri/pabrik berikut segala perlengkapanna dan bangunan-bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu
Fungsi V    : bangunan khusus meliputi Menara / Tower
 
 
b.     Persyaratan Pelayanan
 
1.         Mengisi Blanko Permohonan.
 
2.         Syarat Administrasi
(1)     Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
(2)     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Daerah (NPWPD) ;
(3)     Surat Pernyataan Para Tetangga (diketahui Lurah / Camat) ;
(4)     Bukti Penguasaan Lahan Atau Sertipikat Tanah ;
(5)     Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terakhir / Tanda Lunas PBB.
 
3.       Syarat Teknis
(1)     Proposal Rencana Usaha yang dimohonkan (kegiatan usaha);
(2)     Lay Out Bangunan ;
(3)     Peta Lokasi ;
 
Catatan :
  •  Apabila diurus orang lain (bukan pemohon), dilampiri Surat Kuasa pengurusan IPPT ;
  
c.     Besarnya tarif / biaya pelayanan dan cara pembayarannya
 
Besarnya retribusi IPPT ditetapkan dengan Rumusan :
Retribusi = {(IP x IL x LT x NJOP x 1/1ooo) + BPPL}
Keterangan :
- IP          : Indeks Peruntukkan
- IL           : Indeks Lokasi
- LT          : Luas Tanah
- NJOP    : Nilai Jual Objek Pajak
- BPPL     : Biaya Peninjauan dan Pengukuran Lokasi
Indeks Peruntukan (IP) terdiri dari :
·        Peruntukan I (P.I) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial ;
·        Peruntukan II (P.II) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan asrama/pondokan ;
·        Peruntukan III (P.III) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan perumahan serta sarana dan prasarananya ;
·        Peruntukan IV (P.IV) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha perdagangan, Rumah Toko (Ruko), kantor, sarana olah raga (komersil) ;
·        Peruntukan V (P.V) adalah lahan yang berfungsi dan dipergunakan sebagai tempat industri, pergudangan, pabrik, menara/tower, peternakan, SPBU, dan kegiatan usaha lainnya.  
Indeks Lokasi (IL) dihitung berdasarkan fungsi jalan, terdiri dari :
·        Lokasi I (L.I) adalah dimana lokasi Peruntukan Bangunan yang akan didirikan berada di fungsi jalan lingkungan I dan II ;
·        Lokasi II (L.II) adalah lokasi dimana Peruntukan bangunan yang akan didirikan berada di fungsi jalan lokal primer dan lokal sekunder ;
·        Lokasi III (L.III) adalah lokasi dimana Peruntukan bangunan yang akan didirikan berada di fungsi jalan kolektor primer dan kolektor sekunder ;
·        Lokasi IV (L.IV) adalah lokasi dimana Peruntukan bangunan yang akan didirikan berada di fungsi jalan arteri primer dan arteri sekunder.
 
d.     Waktu penyelesaian pelayanan
  • 12 (duabelas) hari kerja, maksimal 14 (empat belas) hari kerja
e.     Spesifikasi Produk / hasil pelayanan
  • Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah
 f.       Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian / penyelesaian pelayanan
  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
 g.     Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan
          -

 


Last Update: 23-12-2010 09:34 

Home | Pasang Banner | Redaksi | Syarat & Kondisi

Visit & Enjoy of Kabupaten Malang - Copyright 2013 Pemerintah Kabupaten Malang
Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang - Telp. (0341) 392024 - Fax. (0341) 326791 - 392024